Jakarta (Antara Babel) - Jumlah sekolah yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada 2016 sebanyak 4.402 unit atau sekitar 921.862 siswa. Jumlah itu naik 900 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 554 sekolah dan 107.000 siswa.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Nizam mengatakan UNBK merupakan sistem pelaksanaan ujian nasional (UN) dengan menggunakan komputer sebagai media ujian.
"UNBK pertama kali diluncurkan pada tahun lalu. Pada tahun ini diikuti 29 provinsi dengan rincian 1.018 SMP/MTS, 1309 SMA/MA, dan 2.103 SMK," ujar Nizam di Jakarta, akhir pekan lalu.
UN untuk tingkat SMA/SMK diselenggarakan pada 4 hingga 7 April. Untuk UNBK, diselenggarakan selama dua pekan yakni 4 hingga 7 April dan 11 hingga 12 April.
Penyelenggaraan UNBK pada tahun ini masih menggunakan sistem semi-online yaitu soal dikirim dari server pusat ke server lokal (sekolah), kemudian siswa dilayani oleh server lokal secara offline.
Hasil ujian dikirim kembali dari dari server lokal (sekolah) ke server pusat melalui sistem pengunggahan.
Pelaksanaan UNBK sendiri, bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Tanah Air seperti Institut Teknologi Sepuluh Novermber, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung.
"Kami bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk pengamanan siber beserta dengan perusahaan telekomunikasi untuk sinkronisasi data," ujar guru besar UGM itu.
Menurut Nizam, yang paling penting dalam penerapan UNBK ini adalah saling berbagi sumber daya. Sekolah yang menyelenggarakan UNBK dapat menggunakan peralatan komputer yang ada di sekolah tersebut.
Sementara itu, sekolah yang peralatannya kurang, bisa memanfaatkan fasilitas lengkap yang tersedia di sekolah terdekat, terutama bagi sekolah yang memiliki fasilitas berlebih.
Nizam menyebut beberapa keunggulan UNBK yakni tidak ada permasalahan keterlambatan soal, proses pengumpulan dan penilaian jauh lebih mudah, hasil ujian nasional dapat diumumkan jauh lebih cepat, serta mendorong terwujudnya efektifitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan UN.
Dia menyebut pada tahun lalu, tingkat kecurangan pada UNBK 2015 adalah nol atau dengan kata lain tidak ditemukan kecurangan pada saat UN. Berbeda dengan halnya dengan UN berbasis kertas dan pensil yang banyak ditemukan. Hal itu, dikarenakan soal antara siswa satu dengan yang lainnya berbeda.
Selain itu juga, soal UNBK tidak bisa diretas. Nizam menyebut karena server pusat langsung ditutup begitu siswa selesai UN.
Jadi, lanjut Nizam, yang diakses oleh para peretas adalah server lokal di sekolah. Karena itu, Nizam berharap para peserta UN tidak percaya dengan bocoran-bocoran yang beredar.
"Pesannya adalah bagaimana anak-anak kita menjadi generasi pemenang dan tidak tergoda dengan bocoran. Generasi ke depan harus bebas korupsi. Salah satu caranya adalah dengan UNBK," cetus dia.
Kemdikbud juga menggandeng komunitas-komunitas peretas kerah putih untuk membantu pengamanan pelaksanaan UNBK.
Antikecurangan
Sementara itu Sekjen Federasi Serikat Guru Indoensia (FSGI) Retno Listyarti menyebut kecurangan sistemik pada pelaksanaan UNBK terjadi di Lampung.
"Ada laporan telah terjadi kecurangan sistemik, yang mana para guru memasuki ruang ujian atas perintah kepala sekolah dan kemudian membantu para siswa mengerjakan soal UNBK di Lampung," kata Retno.
Kasus tersebut terjadi di dua sekolah di Lampung. Retno enggan menyebut dimana sekolah yang melakukan kecurangan tersebut, karena sang pelapor enggan menyebutkannya.
Padahal, sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menekankan penyelenggaraan UN adalah tentang kejujuran bukan kelulusan.
Apalagi sejak penyelenggaraan UN 2015, terjadi perubahan paradigma, yang mana UN tidak lagi menjaid penentu kelulusan.
UN hanya digunakan untuk pemetaan mutu program pendidikan , dasar pembinaan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi, dan untuk pemetaan pencapaian standar peserta didik satuan pendidik maupun wilayah.
Selain itu, Kemdikbud juga akan mengumumkan sekolah yang memiliki indeks integritas yang rendah. Indeks integritas digunakan untuk mengetahui tingkat kecurangan yang terjadi saat UN.
Retno sangat menyayangkan terjadinya kasus tersebut, apalagi hal itu dilakukan oleh oknum pendidik yang seharusnya mengajarkan siswa mengenai kejujuran.
Permasalahan UNBK, tidak hanya pada proses penyelenggaraan yang masih diwarnai kecurangan, tetapi juga permasalahan lainnya yakni gangguan server yang mengakibatkan beberapa sekolah gagal melakukan sinkronisasi dengan server pusat.
Pelaksana Tugas Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi meminta UN jangan dipandang sesuatu yang menakutkan sehingga tidak terjadi proses kecurangan atau menghalalkan segala cara saat ujian.
Sayangnya, lanjut Unifah, cara pandang yang menganggap bahwa ujian merupakan hal yang menakutkan sudah mengakar pada masyarakat. Selain itu, tinggi rendahnya nilai kelulusan menjadi penentu dalam keberhasilan.
"Cara pandang yang salah dan juga semangat juang yang rendah, menyebabkan fenomena kecurangan tetap terjadi. Meskipun kita tahu, sekarang UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan," jelas Unifah.
Semangat juang rendah tersebut membuat peluang untuk melakukan jalan pintas. Hal itu yang kemudian yang dimanfaatkan kelompok yang tertentu untuk "bermain" membocorkan soal UN.
"Sebenarnya UN itu proses yang tidak terpisahkan dari proses belajar-mengajar. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana anak-anak mempersiapkan diri untuk UN, bukan dengan jalan pintas. Saya prihatin dengan masih terjadinya fenomena kecurangan yang masih ada," ujar Unifah.
UN maupun ujian biasa jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, karena ujian yang sesungguhnya adalah ketika masuk perguruan tinggi dan di kehidupan nyata.
Berbagai permasalahan lain pada UN 2016 adalah ketiadaan naskah soal braille bagi siswa tuna netra di sejumlah daerah. Persoalan lainnya adalah listrik padam saat UN, gagal koneksi server, dan adanya prosedur standar UN yang tidak dijalankan di Jakarta dan di Lampung, yaitu ketentuan pengawas silang untuk sekolah UNBK.
