Pangkalpinang (ANTARA) - Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima penghargaan Perangkat Daerah Awards 2022, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerjanya dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.
"Penghargaan ini untuk memotret dan mendorong kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Suganda Pandapotan Pasaribu saat penyerahan penghargaan Perangkat Daerah Awards 2022 di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan tiga OPD yang meraih penghargaan Perangkat Daerah Awards 2022 adalah BKPSDM menempati peringkat pertama, Diskominfo diperingkat kedua dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diperingkat ketiga.
"Saya ingin tekankan bahwa gagasan utama dilaksanakan rapot kinerja ini adalah untuk memotret dan mendorong kinerja perangkat daerah, agar dapat memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan guna meningkatkan reformasi birokrasi di Kepulauan Babel," katanya.
Baca juga: Bangka Tengah raih penghargaan Paritrana Award 2023
Ia menyampaikan salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah dengan merubah beberapa komponen yang ada dalam rapor kinerja 2022. Rapor kinerja perangkat daerah ini, karena dengan adanya peta jalan (road map) reformasi birokrasi yang baru, maka Pemprov Babel perlu melakukan penyesuaian – penyesuaian.
"Reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Babel," katanya.
Menurut dia penghargaan itu bukan untuk menjustifikasi perangkat daerah yang nilai rapor kinerjanya rendah, akan tetapi sebaliknya yaitu dapat menjadi motivasi untuk memberikan kinerja yang lebih baik lagi.
Baca juga: Pj Gubernur Babel serahkan 10 Piagam Patriana Award 2023
"Unsur penilaian yang ditetapkan dalam rapor kinerja ini adalah bagian dari indikator- indikator kegiatan utama reformasi birokrasi berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenpan Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi yang mengalami perubahan mekanisme penilaian.
Ia menambahkan tahun ini penilaian rapor kinerja melibatkan unsur eksternal yaitu Ombudsman, UBB dan Unmuh, sehingga penilaian lebih obyektif, lebih transparan dan tanpa disadari perangkat daerah.
"Perangkat daerah dipacu untuk berlomba-berlomba meningkatkan implementasi reformasi birokrasi di Pemprov Kepulauan Babel," katanya.
Baca juga: Terima Penghargaan Paritrana Award 2023, Pemkot Pangkalpiang terus berkomitmen daftarkan pegawai ke BPJS Ketenagakerjaan
