Bawaslu Bangka Belitung optimalkan peran pengawasan cegah konflik sosial

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mengoptimalkan peran pengawasan guna mencegah kemungkinan terjadinya konflik sosial selama pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu 2024.

"Alhamdulillah hingga saat ini tahapan pemilu masih kondusif, meskipun dari hasil pemetaan kita menemukan adanya ancaman faktual yang berpotensi melahirkan konflik di tengah masyarakat," kata Ketua Bawaslu Provinsi Babel EM Osykar di Pangkalpinang, Jumat.

Menurut dia, potensi kerawanan pemilu perlu disikapi dengan bijaksana dengan melakukan pencegahan sejak dini agar tidak sampai menimbulkan konflik sosial.

"Belum ada yang bisa memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan berbeda dengan pemilu 2019. Kita akan jabarkan potensi-potensi kerawanan pemilu yang terjadi dengan berkaca pada pelaksanaan pemilu sebelumnya," katanya.

Ia menjelaskan jika dilihat dari dimensi dan sub dimensi indeks kerawanan pemilu (IKP) potensi kerawanan yakni di konteks sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.

Dari segi nilai kerawanan kontestasi dan partisipasi ada pada level sedang, sedangkan dimensi sosial politik dan penyelenggaraan pemilihan level rendah.

Ia menambahkan, daftar pemilih tetap (dpt) adalah salah satu hal urgensi yang dapat menjadi potensi konflik karena dpt inilah bisa menjadi pembenaran penyebab kalah suara dan tidak terakomodasi sehingga hal ini harus dimatangkan oleh KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

"Sampai saat ini belum ada hal-hal yang memicu konflik horizontal di daerah. Jika ada segera kami laporkan ke pihak Kepolisian dan Gakkumdu," ujarnya.

Selain itu ada beberapa isu strategis pada pemilu 2024 yakni netralitas penyelenggara pemilu, potensi polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan media sosial, pemenuhan hak memilih dan dipilih terkait pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan.

Bawaslu Babel memiliki kewenangan melaksanakan pencegahan penanganan dan sengketa pemilu serta apa saja potensi kerawanan pemilu.

"Kami optimis kolaborasi bersama pihak terkait dapat menciptakan keamanan sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang diinginkan masyarakat Indonesia, khususnya di Babel," katanya.