Kesbangpol Belitung cegah potensi konflik jelang Pemilu 2024

Belitung (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendeteksi dan mencegah potensi terjadinya konflik di daerah itu guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Belitung, Maruli Sinaga di Tanjung Pandan, Sabtu mengatakan salah satu upaya yang dilakukan guna mencegah potensi konflik menjelang Pemilu 2024 adalah memperkuat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

"FKDM ini anggotanya terdiri dari unsur Forkopimda Belitung. Kami sebelumnya sudah pernah menggelar rapat tentang potensi kerawanan dan konflik menjelang Pemilu 2024," katanya.

Ia mengatakan, Kesbangpol Belitung terus mendeteksi dan mencegah potensi terjadinya konflik yang dapat mengganggu kelancaran tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Selain itu, lanjut dia, Kesbangpol Belitung juga menurunkan tim pemantau pemilu guna memantau dinamika perkembangan yang terjadi di daerah itu menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

"Tim ini bertugas memantau kegiatan tahapan Pemilu 2024 misalnya kegiatan kampanye berlangsung di mana saja, kemudian kegiatan kampanye yang ada indikasi kecurangan di mana saja, kami hanya menampung, kalau ada proses hukum dan penyelidikan kami menambahkan data," ujarnya.

Dikatakan Maruli, sampai saat ini situasi dan kondisi di daerah itu menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 terpantau kondusif dan baik.

Selain itu, kata Maruli, seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 juga berjalan sesuai rencana (on the track).

"Namun memang ada yang terindikasi melakukan pemberian sembako. Hal tersebut sudah sampai atau masuk ke Bawaslu Belitung. Sedangkan untuk yang lainnya secara umum berjalan dengan baik," katanya.

Ia mengimbau, masyarakat untuk memelihara situasi keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2024 jangan sampai terjadi konflik atau permusuhan karena berbeda pilihan.

"Kalau berbeda pilihan itu adalah hak masing-masing kita tidak bisa memaksakan orang lain agar memilih siapa jadi pada prinsipnya hak pilih adalah hak dasar masing-masing," ujarnya.