Pangkalpinang (Antara Babel) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berunjuk rasa di pusat Lapangan Merdeka Kota Pangkalpinang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
KAMMI Babel melakukan long march sekitar 1,5 kilometer dari Lapangan Merdeka menuju pasar pagi dan simpang DKT Kota Pangkalpinang, Sabtu.
Unjuk rasa itu sempat mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar pasar pagi Kota Pangkalpinag karena menarik perhatian masyarakat yang sedang melakukan transaksi jual beli.
Kegiatan tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian untuk mencegah tindakan anarkis dan gangguan arus lalu lintas di sepanjang jalur yang dilalui para mahasiswa.
"Kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM karena kebijakan tersebut akan memicu kenaikan harga kebutuhan lainnya," kata Ketua KAMMI Babel Jaya Zaelani di Pangkalpinang.
Ia menjelaskan, aksi itu merupakan aspirasi masyarakat Babel yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM karena akan memberatkan perekonomian rakyat khususnya masyarakat miskin.
"Kami telah melakukan survei lapangan untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah ini terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Hampir semua warga menolak kebijakan tersebut karena menilai akan menyengsarakan rakyat," ujarnya.
Menurut dia, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada peningkatan jumlah masyarakat miskin dan pengangguran di daerah itu karena biaya hidup akan semakin mahal.
"Kami mengajak masyarakat di daerah ini untuk ikut serta turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM karena kebijakan itu tidak berpihak pada rakyat, hanya untuk kepentingan oknum atau partai politik tertentu," ujarnya.
Ia berharap, agar semua lapisan masyarakat di daerah itu ikut menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM yang akan semakin menyengsarakan rakyat.
"Masyarakat di daerah ini masih enggan dan takut menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, kami sebagai elemen mahasiswa dan kontrol sosial pemerintah akan mendukung sikap masyarakat yang menolak kebijakan tersebut," ujarnya.
