Lubuk Besar, Babel (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung (Gule Kabung), memfasilitasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mensosialisasikan energi thorium, terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT).
"Sosialisasi ini menjadi langkah awal terhadap rencana pembangunan nasional, yakni pembangunan PLTT yang rencananya akan dibangun di Pulau Gelasa. Tentunya, pemerintah daerah harus menjembatani rencana program pembangunan nasional tersebut," kata Pj Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu di Desa Batu Beriga, Jum'at.
Ia mengatakan tujuan sosialisasi itu guna memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang thorium, yang merupakan salah satu energi terbarukan.
"Salah satu upayanya, yaitu dengan memberikan sarana komunikasi antar pihak terkait, baik masing-masing lembaga, dengan masyarakat setempat. Kalau semua setuju, dan hasil penelitian dari Bapeten menganggap ini sangat bagus, dan menguntungkan bagi masyarakat, bagi Indonesia, saya sangat setuju. Bapeten yang bertanggung jawab, kalau Bapeten bilang lanjut, kita lanjut, dan kalau masyarakat setuju," katanya.
Sementara itu dalam sosialisasi tersebut sejumlah pejabat di level pusat, turut dihadirkan Pj Gubernur Suganda, ke hadapan puluhan perwakilan masyarakat Desa Batu Beriga sebagai pembicara, antara lain Plt Kepala Bapeten, Sugeng Sumbarjo, Subkoordinator Pemantauan Pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Setjen DEN, Nanang Kristanto. Turut hadir pula, Direktur Utama PT Thorchon Power Indonesia, Bob S Efendi, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, Ketua DPRD Bangka Tengah, Me Hoa dan beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kepulauan Babel.
Dalam sesi diskusi, banyak respon yang diberikan oleh warga. Dalam kesempatan itu, para narasumbersecara bergantian memberikan penjelasan, yang diawali oleh Bapeten, kemudian DEN, dan terakhir dari PT Thorcon Power Indonesia sebagai perusahaan yang akan menginvestasikan pembangunan PLTT. Kesemuanya menjelaskan hal-hal positif yang akan timbul dari efek berdirinya proyeksi sumber energi pengganti PLT Batubara tersebut.
Plt Kepala Bapeten, Sugeng Sumbarjo mengungkapkan jika pembangunan PLTT merupakan perencanaan jangka panjang, sehingga memerlukan proses yang cukup lama dengan melalui berbagai tahapan. Namun, katanya, hadirnya PLTT akan memberikan dampak yang besar, khususnya manfaat bagi masyarakat maupun daerah.
Ia menyampaikan salah satu peran Bapeten yakni memastikan tingkat keamanan, serta manfaat bagi masyarakat dalam proses pembangunan PLTT nantinya. Ia juga meyakinkan jika berdirinya PLTT tidak akan mengganggu aktivitas nelayan, yang menjadi profesi mayoritas warga Batu Beriga, karena menurutnya, dampak negatif dari berdirinya PLTT tersebut sangat minim.
"Contohnya aktivitas nelayan tidak boleh terganggu. Pembangunannya pun hanya mengambil berapa ratus meter dari bibir pantai. Berkenaan dengan limbah yang berpotensi sebagai bahan radioaktif, tergantung asal bahan bakar yang didatangkan. Jika dari luar, limbah akan dikembalikan ke negara asal. Jika dari Indonesia, pemerintah pusat akan melakukan penyimpanan limbah lestari," katanya.
Ia menambahkan manfaat lain dari berdirinya PLTT yakni sumbangsih terhadap penurunan emisi karbon. Hal ini, kata Sugeng, sejalan dengan program pemerintah pusat yang menginginkan zero emision 2060. Untuk itu, lanjutnya, PLTT menjadi salah satu solusi paling potensial pengganti PLT Batubara. Karena, tenaga thorium dianggap menjadi sumber energi listrik termurah oleh para ahli energi selain tenaga matahari, tenaga angin, dan lainnya.
"Justru PLTT tidak menyumbangkan karbon, zero. Bentuknya di dalam atom, hingga mengeluarkan energi, simpel seperti itu sebenarnya. Sama sekali tidak ada pembakaran. Hanya saja, karena ini luar biasa harus dikendalikan. Ini justru dalam rangka memenuhi green energy, dan green lingkungan. Secara nasional kita bisa mengurangi emisi karbon," katanya.
Ia menyatakan keputusan akhir dari pembangunan PLTT di Pulau Gelasa tersebut, masih harus mendapatkan persetujuan, khususnya dari masyarakat sekitar.
Menurut dia PT Thorcon selaku perusahaan yang akan berinvestasi, harus dapat meyakinkan pihaknya, mulai dari penjajakan, persyaratan, hingga Bapeten memberikan rekomendasi.
"Kami akan memastikan, kalau serius, kami melihat lokasinya, juga bersama KLHK, KKP, dan PUPR. Keputusan menggunakan nuklir adalah keputusan negara. Artinya, harus disetujui banyak pihak dan undang-undangnya energi baru dan terbarukan sedang dibahas di DPR," tutupnya.
