Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima tim pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pngelolaan mandatory spending dan penerimaan daerah dari Perwakilan BPK Babel, dalam rangka pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan TA 2021- Semester I 2023.
"Kegiatan ini baik sekali, dimana kita duduk bersama mengukur kinerja, kita juga diberi peluang mengukur kinerja kita sendiri. Sehingga ini mengurangi inefisiensi dalam anggaran maupun kinerja kita. Sekali lagi Pak Eko dan tim, kami menyambut baik dan ingin membuat perubahan-perubahan. Saya akan profesional bekerja dan BPK pun akan profesional bekerja," kata Pj Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu di Pangkalpinang, Senin.
Ia menyampaikan beberapa perubahan di antaranya adalah, penyisiran anggaran-anggaran termasuk untuk stunting dan kemiskinan.
"Saya ingin melihat penyisiran anggaran, termasuk untuk stunting dan kemiskinan. Artinya, stunting itu kemarin banyak rapat-rapatnya, sehingga mohon pendampingan dari teman-teman BPK supaya kami tidak salah. Nah ini saya mau intervensi jadi makanan tambahan juga pak, karena dari data yang ada dari tahun 2021/2022 menurunnya cuma 0,1%, padahal di tahun 2024 nanti kita diharapkan turunnya itu 14,5%," jelasnya.
Ia mengatakan untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya-upaya luar biasa yang berkali lipat untuk mencapai persentase yang berkali lipat.
Ia menambahkan akan ada perubahan untuk mandatory spending termasuk untuk kesehatan. Diantaranya intervensi untuk BPJS kesehatan, yang artinya di tahun 2023/2024 sudah Universal Health Coverage (UHC).
Menurut dia pada tahun ini pihaknya sudah menghitung anggaran yang akan digunakan untuk mengintervensi masyarakat miskin, sehingga Babel bisa keluar dari kategori provinsi miskin. Dan jika berhasil sepakat bersama dengan DPRD, Babel menjadi yang pertama kali di Indonesia untuk keluar dari kategori miskin dan kemiskinan ekstrem.
"Bantuan berupa uang nanti kita berikan intervensi seperti itu, nah ini sudah dihitung. Mohon juga pendampingan agar kami tidak salah dalam penyaluran. Pendataannya kita bersama-sama dengan kabupaten/kota dan sudah di evaluasi, dan mudah-mudahan angka ini benar," katanya.
Kepala Perwakilan BPK Bangka Belitung Sudarminto Eko Putra mengungkapkan bahwa kegiatan ini dalam rangka pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 14 Agustus hingga 13 September 2023, dan dilakukan oleh tim yang beranggotakan tujuh orang.
"Dalam melakukan pemeriksaan, kami senantiasa menegakkan integritas, independensi, dan profesionalisme (IIP). Kami berharap agar Pemprov Babel dapat bersama-sama menegakkan IIP tersebut, dan Pj Gubernur beserta jajaran dapat membantu kelancaran pemeriksaan ini," tutupnya.
Babel terima tim pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan mandatory spending dan penerimaan daerah
Senin, 14 Agustus 2023 20:46 WIB