Jakarta (ANTARA) -
Ke-13 tuntutan yang tertulis dalam beberapa lembar kertas itu diterima oleh Tenaga Ahli KSP Johanes Joko saat menemui mahasiswa di Patung Kuda atau Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, yang merupakan lokasi unjuk rasa BEM SI.
Tenaga Ahli KSP Johanes Joko menerima permintaan tersebut. Dia berjanji bahwa kajian yang dilakukan mahasiswa terkait tuntutan mahasiswa segera disampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Jendral TNI (Purn) Moeldoko.
"Saya terima. Saya akan meneruskan ini kepada pimpinan saya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko setelah Beliau pada hari Senin kembali ke Indonesia," kata Johanes usai menerima lembar kajian tuntutan mahasiswa.
Dia juga mengatakan bahwa Kantor Staf Kepresidenan akan memanggil perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi secara jernih terkait kajian tersebut untuk membahas permasalahan kebangsaan.
Ketua BEM Universitas Paramadina Afif Naufal di lokasi unjuk rasa tersebut berharap kajian akademis dan ilmiah dari aliansi BEM SI itu dapat didiskusikan bersama Istana Presiden.
"Kami punya 13 tuntutan dan kami paling menentang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan lahirnya kembali politik dinasti di Indonesia," katanya.
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sadek juga meminta pemerintah untuk tidak lagi bertindak represif saat menyikapi penyampaian unjuk rasa. Menurut dia, kini saatnya pemerintah membuka ruang diskusi berdialog dengan mahasiswa.
"Tidak ada lagi represi saat menyampaikan aspirasi unjuk rasa, ini penting karena teman-teman mahasiswa harus dilindungi," katanya.
Berikut tuntutan aliansi BEM SI dalam aksi unjuk rasa tersebut:
1. Wujudkan Pendidikan yang Demokratis dan Ilmiah
2. Tegakkan Reformasi Hukum
3. Berantas KKN
4. Tolak DwiFungsi TNI/Polri
5. Tingkatkan Aksesibilitas dan Equitas Layanan Kesehatan
6. Usut Tuntas Kekerasan Aparat
7. Usut Tuntas Konflik di Daerah PSN
8. Wujudkan Pemilu yang Adil dan Bersih
9. Putihkan Noktah Hitam Lingkungan
10. Usut Tuntas Berbagai Pelanggaran HAM Berat
11. Wujudkan pemerataan pembangunan dan pembangunan berdasar HAM
12. Perbaiki sistem pertanian di Indonesia
13. Tinjau ulang sistem perekonomian Indonesia
