Bandung (Antara Babel) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan Pancasila terancam mengalami kelumpuhan, untuk itu diperlukan upaya bersama seluruh komponen bangsa guna menghadirkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Zulkifli dalam safari Ramadhan sosialisasi empat pilar yang digelar di Komplek Perguruan Muhammadiyah Antapani, Bandung, Jumat. Sosialisasi sekaligus silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah di Bandung tersebut dihadiri sekitar 500 orang.
Zulkifli mengatakan hasil survei salah satu media itu mendapati semakin pesimisnya masyarakat terhadap diterapkannya nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari.
Ia mengatakan, survei tersebut mendapati masyarakat yang menyatakan semakin kuatnya persatuan bangsa hanya tujuh persen, sedangkan 93 persen lainnya menyatakan semakin lemah.
Selain itu, hanya 1,6 persen masyarakat yang menilai perilaku musyawarah untuk mufakat tidak tergerus, sisanya 98,4 persen menyakini perilaku tersebut telah tergerus.
Masyarakat menurut Zulkifli, berdasarkan survei juga menilai perilaku menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan semakin melemah. Hanya 5,9 persen yang menilai makin menguat.
Mayoritas masyarakat, 92,5 persen, juga menilai perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin menjauh dan hanya 7,5 persen yang menyatakan semakin mendekat.
Begitu pula dengan peran negara yang dinilai mayoritas belum memadai mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 94,5 persen, hanya 5,6 persen yang menilai memadai.
Menurut Zulkifli, hasil survei tersebut menggambarkan situasi yang sangat tidak menggembirakan.
"Kalau sekarang ditanya di mana Pancasila, sekarang nggak ada pro kontra. Karena semakin nggak peduli ada atau nggak," katanya.
Ia menambahkan fenomena tersebut menurut dia karena bangsa telah meninggalkan penanaman nilai-nilai Pancasila.
Untuk itu ia menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk turut membangkitkan nilai-nilai Pancasila menjadi perilaku dan perikehidupan masyarakat termasuk lembaga-lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah.
"Kalau hanya MPR pastilah tidak akan berhasil, oleh karena itu, ini harus dilakukan secara massif, tentu harus disesuaikan dengan perkembangan jaman," katanya.
