Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyinggung terkait APBN Indonesia yang lebih dari 20 persen digunakan untuk membayar utang luar negeri.
Cak Imin juga mengatakan sekarang ini, presentase untuk membayar hutang sudah cukup tinggi. Hutang luar negeri yang terlampau banyak juga mengakibatkan beban kepada anak temurun.
Nama menyinggung lebih dari 20 persen APBN yang digunakan untuk membayar utang luar negeri dalam debat calon wakil presiden Pemilu 2024 yang digelar, pada Selasa (22/12/2023) di JCC, Jakarta.
Berikut kutipan pembicaraan X:
“Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban-beban pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Sekarang saja presentase 3000 T aja untuk membayar utang cukup tinggi, sehingga mengurangi tidak kurang 20 persen APBN kita untuk membayar utang luar negeri,”
Namun, benarkah lebih dari 20 persen APBN digunakan untuk bayar hutang luar negeri?
Penjelasan:
Menurut Alexander Michael Tjahjadi dari Think Policy Indonesia, sebanyak 20,8 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk membayar bunga utang. Bunga utang adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah atas pinjaman yang telah diambil, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pembayaran ini merupakan kewajiban yang timbul karena menggunakan pinjaman untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek pembangunan, dan besarnya bunga ditentukan oleh suku bunga pinjaman serta jumlah total hutang yang ada. Sehingga bukan utang luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri juga.
Namun, menurut Neni Susilawati dari Universitas Indonesia, untuk menentukan apakah 20 persen dari APBN digunakan untuk pembayaran utang luar negeri, diperlukan data lebih lanjut mengenai total APBN Indonesia dan bagaimana proporsi tersebut dihitung.
Perbandingan ini penting untuk memahami konteks pembayaran utang terhadap keseluruhan anggaran negara. Informasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang beban utang negara dalam konteks keseluruhan perekonomian Indonesia.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
#cekfakta #livefactchecking #koalisicekfakta #pemilu2024 #pilpres2024 #lawanhoaks
