Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mengoptimalkan kinerja para guru untuk mewujudkan integritas dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara (ASN).
"Integritas bisa dimulai dari hal terkecil, dari diri sendiri dan kepedulian. Amanah yang diberikan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi lingkungan," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan tenaga pendidik memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter anak bangsa, sehingga integritas adalah hal mutlak untuk dilakukan, karena dengan tidak berintegritas mengakibatkan berbagai kerugian.
"Secara berkala kami melakukan bimbingan teknis kepada para tenaga pendidik agar mereka semakin profesional dalam menjalankan tugas dan berintegritas," katanya.
Menurut dia, untuk menjadi ASN yang berintegritas bisa dimulai dari diri sendiri, dengan memakai kelengkapan atribut nama, lambang Korpri, dan kartu pengenal pada saat menjalankan tugas sehari-hari.
Selain itu, ASN juga harus menjalankan pekerjaan sehari-hari dengan sebaik-baiknya, hal ini bisa dilihat dari catatan kinerja harian pegawai.
"Laksanakan pekerjaan untuk mencapai target sasaran kinerja pegawai, bukan dengan cara menjiplak. Kalau kita melakukan sesuatu pasti dimulai dari input, output, outcome sampai manfaat," ujarnya.
Ia mengatakan kinerja pemerintah harus dapat memberikan dampak manfaat yang luar biasa pada masyarakat seperti arahan Presiden Joko Widodo, birokrasi itu harus berdampak langsung kepada masyarakat.
Reformasi birokrasi juga harus memanfaatkan digitalisasi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, dan reformasi birokrasi juga harus berjalan dengan cepat dan lincah.
"Tidak ada lagi ASN yang lamban bekerja, terutama dalam melayani masyarakat, bekerja dengan mengoptimalkan waktu sebaik-baiknya," ujarnya.
ASN yang berintegritas ibarat mesin penggerak birokrasi, dengan implementasi prinsip dasar nilai Ber-AKHLAK di seluruh Indonesia, akan membentuk sosok ASN yang kompeten dan profesional, termasuk para pendidik.
"Ada banyak hal yang diakibatkan dari abdi negara yang tidak berintegritas dan ini sudah banyak contohnya, seperti stunting, kriminal, pengangguran, hutang luar negeri, kerusakan alam hingga kemiskinan. Kerugian ini salah satunya disebabkan tidak adanya integritas pada diri," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong ASN agar menjalankan dengan sungguh-sungguh prinsip dasar Ber-AKHLAK (berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
"Dengan menjalankan nilai-nilai tersebut, kami harapkan bisa mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat," katanya.
