Menko PMK bantah presiden politisasi bansos

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah bahwa Presiden Joko Widodo memolitisasi bantuan sosial (bansos), karena sejak dulu presiden suka membagi-bagikan bantuan pada awal tahun.
 
"Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu.

Muhadjir mengatakan presiden selalu mengawali tahun anggaran dengan merencanakan berbagai macam bantuan, salah satunya bansos, kepada masyarakat.
 
Presiden akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran. Distribusi bantuan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
 
"Itu sebagai bentuk menandai bahwa sekarang bansos sudah mulai bergulir, sekaligus beliau akan mengecek apakah semuanya sudah disiapkan kalau masih ada kekurangan di bagian mana, dan seterusnya. Dan itu sudah sejak dulu juga begitu," katanya.
 
Muhadjir bercerita saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dirinya kerap mendampingi Jokowi membagi-bagikan kartu Indonesia pintar (KIP) pada awal tahun.
 
"Memastikan bahwa KIP itu telah siap untuk didistribusikan, disampaikan, di-deliver kepada mereka yang berhak," kata dia.
 
Disinggung mengenai Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut mendampingi presiden saat membagikan bansos, menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya tersebut memiliki urusan-urusan lain yang mesti dijalankan seperti program PENA.
 
"Bu Risma, kan, juga punya program dan Presiden memang tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi ketika beliau turun ke lokasi," kata dia.