Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin tidak akan ada agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada secara diam-diam setelah batal disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis pagi.
Dia mengatakan bahwa sesuai aturan tata tertib, rapat paripurna hanya bisa digelar pada hari Selasa atau Kamis.
Dengan demikian, menurutnya, tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada hingga pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada pada 27 Agustus 2024.
"Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku; apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR," kata Dasco saat konferensi pers di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis malam.
Selain itu, menurutnya, rapat-rapat yang digelar di DPR itu bersifat terbuka dan ditayangkan langsung di kanal media sosial DPR.
Termasuk kata dia, rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang membahas RUU Pilkada pada Rabu (21/8) pun terbuka dan bisa disaksikan masyarakat.
Artinya, dia pun menegaskan bahwa syarat-syarat yang telah tertuang dalam putusan MK tentang ambang batas pencalonan dan batas minimum usia calon, bakal berlaku pada pendaftaran Pilkada mendatang.
"Karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi Undang-Undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora," kata dia.
Di samping itu, dia mengatakan bahwa RUU Pilkada ini tidak ujug-ujug bergulir di DPR.
Pasalnya proses legislasi terhadap RUU tersebut ,menurutnya, sudah dilakukan sejak Januari 2024, tetapi secara perlahan.
Walaupun begitu, dia mengatakan bahwa RUU Pilkada pun berpotensi akan tetap di bahas setelah tahapan-tahapan Pilkada 2024 selesai. Karena DPR pun menilai bahwa mekanisme di Pilkada atau Pemilu perlu disempurnakan.
"Karena itu kan ada gugatan parlemen treshold yang dari Perludem yang perlu diakomodir," katanya.
Adapun RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) tentang syarat pencalonan pada Pilkada.
Kemudian Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 dengan agenda pengesahan RUU Pilkada yang rencananya digelar pada Kamis pagi ini, batal digelar dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.
Walaupun demikian, massa dari berbagai pihak menggelar aksi unjuk rasa di area kompleks parlemen itu sejak siang hingga petang. Situasi unjuk rasa pun sempat memanas karena gerbang depan maupun belakang kompleks parlemen pun telah jebol.
Polisi pun sebelumnya telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu yakni Gedung MK dan MPR/DPR RI. Jumlah personel tersebut terdiri dari satuan tugas daerah (Satgasda) sebanyak 1.881 personel, satuan tugas resor (Satgasres) sebanyak 210 personel, bawah kendali operasi (BKO) TNI dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel.
Berita Terkait
![Komisi VIII DPR RI setujui pagu anggaran Kemenag 2025 Rp79 triliun](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/08/08/kem.jpg)
Komisi VIII DPR RI setujui pagu anggaran Kemenag 2025 Rp79 triliun
11 September 2024 15:10
![Menag persilakan DPR buka penyelidikan dugaan konspirasi haji](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/09/08/1000200768.jpg)
Menag persilakan DPR buka penyelidikan dugaan konspirasi haji
11 September 2024 14:33
![Komisi II DPR akan tentukan landasan hukum kotak kosong bersama KPU](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/09/04/antarafoto-dukungan-kotak-kosong-pilkada-serentak-di-ciamis-040924-adb-3.jpg)
Komisi II DPR akan tentukan landasan hukum kotak kosong bersama KPU
9 September 2024 13:47
![Pemerintah diminta pantau belanja wajib bidang pendidikan](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/09/02/1000118320.jpg)
Pemerintah diminta pantau belanja wajib bidang pendidikan
2 September 2024 10:30
![Ketua DPR: 63 RUU telah selesai pada masa sidang 2023--2024](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/08/29/IMG_20240829_142209.jpg)
Ketua DPR: 63 RUU telah selesai pada masa sidang 2023--2024
29 Agustus 2024 14:49
![Ketua Komisi II sebut DPR akan evaluasi MK](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2023/05/17/20230517_151750.jpg)
Ketua Komisi II sebut DPR akan evaluasi MK
29 Agustus 2024 13:31
![KPU tetapkan delapan parpol peroleh kursi DPR periode 2024--2029](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/08/25/KPU-Tetapkan-Anggota-DPR-250824-hma-05.jpg)
KPU tetapkan delapan parpol peroleh kursi DPR periode 2024--2029
25 Agustus 2024 19:45