AJI Pangkalpinang bersama koalisi masyarakat sipil kawal Putusan MK

Pangkalpinang (ANTARA) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pangkalpinang bergabung dengan koalisi masyarakat sipil melakukan gerakan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta UU Pilkada.

Anggota AJI Pangkalpinang, Hendra mengatakan AJI menilai rezim penguasa saat ini mengarah pada oligarki. Demokrasi di Indonesia saat ini sedang sekarat, hal ini terlihat dari sikap politisi dan oligarki yang coba merusak sistem demokrasi.

"Tapi disini mahasiswa tidak diam, mahasiswa melawan. Saat ini DPR mengaku membatalkan revisi UU Pilkada, namun mahasiswa tidak akan percaya hal itu," kata Hendra saat berorasi bersama ratusan massa di Pangkalpinang, Jumat (23/8).

Ia menegaskan AJI bersama mahasiswa akan tetap mengawal apa yang sudah diputuskan MK terkait UU Pilkada ini.

"Kami dari AJI dan selaku jurnalis akan tetap memberitakan apa yang seharusnya diketahui masyarakat," jelasnya.

Penguasa dan legislatif berselingkuh meninggalkan rakyat, mereka cenderung membuat kebijakan dan keputusan yang menguntungkan golongan tertentu serta mengabaikan kepentingan rakyat.

Rezim saat ini dinilai sangat haus kekuasaan dan lebih mementingkan kepentingan golongan mereka, lebih parah dari rezim Orde Baru yang sangat kental nuansa KKN. 

Maka tidak ada kata lain, rakyat harus melawan. Gerakan ini sebagai pertanda bahwa masyarakat melawan dan menolak oligarki.