Sungailiat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu dekat membentuk tim percepatan pemekaran Bangka Utara.
"Tim percepatan pemekaran wilayah diperlukan untuk memastikan persiapan yang sudah ada sebagai syarat utama, seperti terbentuknya sejumlah wilayah kecamatan, kelurahan dan desa," kata Penjabat Bupati Bangka, M Haris di Sungailiat, Jumat.
Ia mengatakan, tim itu sebagai langkah tindak lanjut dari peraturan daerah tentang pemekaran kecamatan dan desa di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip yang sudah disahkan.
"Untuk memekarkan suatu wilayah kabupaten, harus terpenuhi jumlah kecamatan dan desa," katanya.
Sementara wilayah yang akan dimemekarkan baru terdiri dari dua kecamatan yakni, Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip. Dua wilayah kecamatan itu sekarang masih dalam wilayah administrasi Kabupaten Bangka.
"Tim yang dibentuk akan menginventarisir semua persiapan sehingga tahun ini atau paling lambat Desember 2024 sudah memiliki kecamatan dan desa baru hasil pemekaran di wilayah Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Belinyu," jelasnya.
Ia menjelaskan, untuk memekarkan wilayah kabupaten minimal ada tiga wilayah kecamatan baru yang harus dibentuk. Setelah persyaratan terpenuhi dapat segera diusulkan jika pemerintah mencabut kebijakan moratorium pemekaran wilayah.
"Pembentukan Kabupaten Bangka Utara atau pembentukan daerah otonom baru oleh pemerintah pusat selama ini dikunci karena kebijakan moratorium pemekaran wilayah belum dicabut," jelas dia.
Pusat kota Kabupaten Bangka ke Kecamatan Belinyu yang rencana dimekarkan berjarak kurang lebih 60 kilometer.
Berita Terkait
Anggota DPR RI asal Babel dukung pemekaran Bangka Utara
1 Desember 2019 11:14
Mulkan janji perjuangkan pemekaran Bangka Utara
23 Mei 2018 09:34
Pj Wako Pangkalpinang tindaklanjuti Raperda yang dikembalikan DPRD
29 Agustus 2024 19:19
Pemekaran tiga DOB di Papua karena adanya permintaan dari bawah
31 Agustus 2022 09:16
Wakil Ketua DPR terima masukan MRP terkait pemekaran wilayah
26 April 2022 16:04
Kemarin, Pemerintah jawab tuntutan mahasiswa hingga pemekaran Papua
9 April 2022 04:00
Ketua DPRD Kabupaten Bangka dukung pemekaran wilayah
30 Agustus 2021 13:54
Anggota DPRD Bangka dukung pemekaran desa
23 Februari 2021 08:38