Jakarta (ANTARA) -
Setelah proses panjang yang melibatkan kampanye intens, debat publik, dan partisipasi warga negara yang antusias, Indonesia kini menyambut pemimpin barunya. Presiden terpilih ini diharapkan membawa angin perubahan, membawa visi yang segar, serta menjawab tantangan besar yang dihadapi bangsa, mulai dari ekonomi, politik, hingga isu lingkungan.
Dalam era globalisasi dan perubahan geopolitik yang dinamis, bagaimana sosok Presiden baru ini akan memimpin Indonesia ke masa depan yang lebih sejahtera dan stabil menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri.
Mengusung visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Prabowo-Gibran yakin hanya dengan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan bangsa ini bisa mencapai cita-cita Indonesia Emas.
Astacita adalah visi besar yang diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Astacita" berasal dari dua kata, yaitu "Asta" yang berarti delapan, dan "Cita" yang berarti tujuan atau aspirasi. Jadi, Astacita mengacu pada delapan cita-cita atau tujuan besar yang menjadi landasan kepemimpinan dan kebijakan Prabowo-Gibran untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera.
Dukungan yang cukup besar dari masyarakat Indonesia mencerminkan harapan besar masyarakat pada kepemimpinan Prabowo selama 5 tahun mendatang. Pola kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia diharapkan mencerminkan kombinasi dari gaya kepemimpinan militer yang tegas dan terstruktur, dengan pendekatan nasionalis yang berfokus pada kemandirian bangsa.
Seminggu sebelum pelantikan Presiden Prabowo sudah merancang dan menyusun kabinet kementerian yang akan membantunya selama 5 tahun ke depan. Komposisi cabinet yang cukup “gemuk” membangkitkan optimisme sebagian kalangan meski sebagian lain merasa pesimistis.
Tantangan Indonesia ke depan
Pemerintahan Indonesia di masa depan akan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun lingkungan. Beberapa tantangan tersebut di antaranya, pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi.
Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ketimpangan antara yang kaya dan miskin masih menjadi masalah yang serius. Wilayah perkotaan sering kali mendapatkan lebih banyak akses ke layanan publik, infrastruktur, dan peluang ekonomi dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil.
Janji Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen di Indonesia adalah target ambisius yang memerlukan usaha luar biasa dari berbagai sektor. Meskipun hal ini mungkin dicapai dengan kebijakan yang tepat dan reformasi struktural, ada sejumlah hambatan dan tantangan yang harus diatasi.
Saat ini ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas, seperti batu bara, minyak sawit, dan mineral. Fluktuasi harga komoditas di pasar global mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional, dan penurunan harga komoditas dapat berdampak negatif pada ekspor dan penerimaan negara.
Selain itu tantangan untuk pertumbuhan ekonomi ini yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia. Indonesia masih menghadapi masalah kualitas SDM yang tidak merata, dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan di beberapa wilayah. Tingkat literasi digital dan keterampilan kerja di sektor-sektor teknologi dan industri juga masih rendah. Ini menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.
Isu energi juga menjadi tantangan. Sebagai negara berkembang, permintaan energi di Indonesia terus meningkat. Namun, sebagian besar kebutuhan energi masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak. Peralihan ke energi terbarukan menjadi tantangan besar karena investasi yang diperlukan cukup besar. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengembangan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air untuk memastikan ketahanan energi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung tujuan keberlanjutan.
Kedua, transformasi digital dan revolusi industri 4.0. Indonesia perlu segera menyesuaikan diri dengan revolusi industri 4.0 dan transformasi digital. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi ketimpangan akses internet, rendahnya literasi digital, dan minimnya investasi dalam teknologi. Dalam hal ini Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur digital untuk memungkinkan akses yang merata, termasuk di daerah-daerah terpencil, mengembangkan pendidikan teknologi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja digital, serta mendorong inovasi dan pengembangan startup teknologi untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, ketahanan ekonomi dan ketergantungan global. Ketahanan ekonomi Indonesia masih rentan terhadap fluktuasi ekonomi global, terutama karena ketergantungan terhadap ekspor komoditas seperti minyak sawit, batu bara, dan minyak bumi.
Tantangan ke depannya meliputi: diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor lain seperti manufaktur, pariwisata, dan ekonomi digital; meningkatkan swasembada pangan dan energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor, yang sering kali membuat ekonomi domestik rentan terhadap gangguan global; serta mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan.
Ekonomi kreatif memiliki peran yang semakin penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan potensi besar di berbagai sektor seperti seni, budaya, teknologi, dan pariwisata, ekonomi kreatif menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan inovatif.
Keempat, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Korupsi tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Indonesia. Meski sudah ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan masih menghadapi kendala besar, terutama di tingkat lokal.
Pada tahun 2020, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok tiga poin di angka 37. Melorotnya skor IPK itu membuat peringkat Indonesia juga turun drastis dari posisi 85 ke 102 dari 180 negara. Indonesia tercatat pada peringkat yang sama dengan Gambia. Tren skor IPK Indonesia terus mengalami penurunan pada 2021 dan 2022. Pada 2021, Indonesia mendapatkan skor 38 atau naik satu poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun skor IPK Indonesia langsung anjlok empat poin di angka 34 pada 2022. Skor ini tidak berubah dan bertahan di tahun 2023 dan 2024.
Hal yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah memperkuat KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mencegah praktik korupsi.
Kelima, hubungan luar negeri dan peran Indonesia di kancah global. Sebagai negara dengan peran strategis di Asia Tenggara, Indonesia akan terus menghadapi tantangan dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan kekuatan global seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa. Situasi yang makin memanas di kawasan Timur Tengah menjadi persoalan yang akan berdampak pada perdagangan luar negeri dan ekspor dan impor minyak bumi.
Pemerintah ke depan perlu memastikan bahwa: kebijakan luar negeri Indonesia tetap bebas dan aktif, menjaga kepentingan nasional di tengah persaingan kekuatan global, memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas pasar ekspor Indonesia, dan menarik lebih banyak investasi asing, serta bagaimana meningkatkan peran Indonesia dalam isu-isu global, seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, dan keamanan maritim di kawasan.
Keenam, stabilitas politik dan demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, namun tetap menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas politik. Di masa depan, beberapa hal yang perlu diantisipasi meliputi: polarisasi politik yang semakin tajam akibat perbedaan ideologi, suku, agama, dan pandangan politik; ancaman radikalisme dan terorisme, baik dari dalam maupun luar negeri; perlunya reformasi sistem pemilu untuk memperkuat partisipasi politik yang lebih inklusif dan mencegah politik uang, serta peran media sosial yang dapat mempengaruhi dinamika politik dan potensi penyebaran informasi yang tidak akurat.
Harapan Baru Indonesia Maju
"Harapan Baru Indonesia Maju" adalah sebuah konsep yang menggambarkan visi besar Indonesia untuk menjadi negara yang lebih makmur, berdaya saing tinggi, dan sejahtera. Di bawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memiliki peluang untuk mewujudkan harapan ini melalui sejumlah strategi dan kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat pembangunan nasional di berbagai sektor. Dengan membentuk kabinet besar diyakini Prabowo akan mampu membawa Indonesia menuju lebih baik.
"Harapan Baru Indonesia Maju" mencerminkan optimisme besar terhadap masa depan Indonesia sebagai negara yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui fokus pada inovasi, pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, serta penguatan sektor kreatif dan teknologi, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global dengan lebih kuat.
Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, harapan baru ini memberikan fondasi yang kokoh untuk mencapai kesejahteraan nasional dan memastikan Indonesia terus maju sebagai negara yang berperan penting di panggung global, sambil tetap menjaga identitas nasional dan keberagaman budayanya.
Dengan latar belakang militer dan politisi, pola kepemimpinan Prabowo Subianto diharapkan menonjolkan ketegasan, kemandirian, dan kedisiplinan, dengan komitmen yang kuat terhadap keamanan negara, pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebesar 8 persen, pemerintah akan fokus pada diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan memperkuat infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.
Sektor ekonomi kreatif, digital, manufaktur, dan pariwisata akan menjadi pilar penting dalam mencapai pertumbuhan tersebut. Selain itu, investasi dalam sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan global dan persaingan ekonomi.
Tentu harapan tetaplah harapan. Biarlah waktu yang akan membuktikan bahwa ide dan gagasan besar yang dimiliki oleh pemimpin negeri ini bisa terwujud.
*) Marhadi adalah Koordinator PPI Dunia Periode 2024/2025, Dosen Universitas Riau
