Jakarta (Antara Babel) - Anggota Komisi I DPR, Sukamta memberikan catatan "pekerjaan rumah" yang dihadapi TNI di usianya ke-71 tahun, salah satunya meningkatkan jumlah alat utama sistem senjata sebagai wujud kedaulatan negara.
"Dengan usia 71 tahun ini, sejumlah pekerjaan rumah menunggu untuk segera diselesaikan," katanya di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, anggaran pertahanan diperjuangkan untuk terus meningkat termasuk juga khususnya untuk alutsista dengan program MEF (Minimum Essential Force), meskipun anggaran pertahanan tahun ini turun.
Sukamta mengatakan, tantangan perang siber (cyber war) juga merupakan PR yang harus serius disikapi.
"Kita harus mempersiapkan sistem pertahanan siber (cyber security system)," ujarnya.
Selain itu dia juga menilai, peningkatan kesejahteraan TNI juga menjadi salah satu fokus dan juga permasalahan-permasalahan konflik dengan warga yang melibatkan oknum TNI seperti yang akhir-akhir ini terjadi di Medan serta di Desa Sukorejo-Sidoarjo.
Menurut dia, persoalan tanah negara yang dihuni oleh para veteran juga tidak boleh dilupakan. Bahkan kita tidak boleh menelantarkan para veteran.
"Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya," katanya.
Politikus PKS itu menjelaskan, berbicara skala makro, ada tugas-tugas TNI yang tidak boleh berhenti dilakukan.
Dia mengatakan, tugas-tugas pertahanan seperti menjaga wilayah perbatasan, turut aktif dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan serta turut menjaga perdamaian dunia.
"TNI tidak saja diakui oleh negeri sendiri, tapi juga telah diakui di dunia internasional. Bahkan tentara-tentara dari negara-negara maju telah mengakui kehebatan TNI," ujarnya.
Dia menegaskan, kita ingin TNI kuat, karena TNI adalah tulang punggung negara ini sehingga apabila tulang punggung kuat, maka negara ini masih kuat berdiri.
Sukamta mengatakan, kita harus bersyukur hingga hari ini TNI tetap kokoh dalam menjaga kedaulatan NKRI dan negara kita tetap terjaga persatuan dan kesatuannya.
Berita Terkait
Menlu titipkan isu Palestina ke Komisi I DPR saat sampaikan perpisahan
12 September 2024 15:42
Komisi VIII DPR RI setujui pagu anggaran Kemenag 2025 Rp79 triliun
11 September 2024 15:10
Menag persilakan DPR buka penyelidikan dugaan konspirasi haji
11 September 2024 14:33
Komisi II DPR akan tentukan landasan hukum kotak kosong bersama KPU
9 September 2024 13:47
Pemerintah diminta pantau belanja wajib bidang pendidikan
2 September 2024 10:30
Ketua DPR: 63 RUU telah selesai pada masa sidang 2023--2024
29 Agustus 2024 14:49
Ketua Komisi II sebut DPR akan evaluasi MK
29 Agustus 2024 13:31
KPU tetapkan delapan parpol peroleh kursi DPR periode 2024--2029
25 Agustus 2024 19:45