Manggar, Belitung Timur (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar Workshop dengan Sinergisitas dan Optimalisasi Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Beltim, di Gedung Serba Guna SMA Negeri 1 Manggar, Selasa (3/11/24).
Workshop ini menghadirkan narasumber dari kalangan pemerintah yakni, Bupati Beltim Burhanudin dan Kasubdit Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Kementerian Dalam Negeri Anug Kurniawan.
Anug Kurniawan menjelaskan bahwa potensi konflik bisa saja terjadi saat tahapan Pilkada Serentak ini, yang di mana di beberapa daerah potensi tersebut sangat besar terjadi.
“Yang harus kita perhatikan adalah dampak dari Pilkada serentak. Kita berharap masyarakat di sini supaya tidak terpengaruh, akan isu ini, di situ yang terpenting,” katanya.
Untuk itu Anug yang didampingi Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Beltim, Hargianto menghimbau agar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat saling menjaga stabilitas daerah dan terus berkoordinasi untuk potensi konflik yang mungkin timbul pada Pilkada Serentak.
“Kalau saya melihat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama di Kabupaten Beltim ini kondisi stabilitas dan secara umum terjaga. Nah kami berharap ini bisa terus dijaga, kita yakin InsyaAllah Belitung Timur aman,” harap Anug.
Diakui Anug, Kemendagri tidak melakukan penilaian secara langsung potensi konflik ekses Pemilu maupun Pilkada. Namun menggunakan variabel data dari hasil analisa dan penilaian dari Bawaslu RI dan TNI/ Polri.
“Titik berat kami kemarin hanya di daerah Papua secara umum. Memang secara umum Papua aman, tapi yang masih ada potensi masalah di Papua Pegunungan,” ungkapnya.
Sementara itu Bupati Beltim, Burhanuddin menekankan tentang sinergisitas Forkopimda dalam mengantisipasi konflik sosial. Di mana Forkopimda memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial.
“Yang pertama harus ada penguatan sinergi. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar sesama anggota Forkopimda untuk penanganan konflik yang lebih efektif,” ujar Burhanuddin.
Yang ke dua, menurut Bupati adalah melakukan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota Forkopimda dalam manajemen konflik sosial.
“Dengan Optimalisasi peran forkopimda dan pendekatan yang holistik, diharapkan penanganan konflik dapat lebih efektif, mencegah eskalasi konflik, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.
