Jakarta (Antara Babel) - Massa pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI berangsur membubarkan diri masing-masing secara tertib dari kawasan sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.

Menurut pantauan Antara di Gerbang Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, beberapa massa ormas Islam berangsur membubarkan diri seusai melakukan solat Magrib berjamaah di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Majapahit yang terletak di sebelah barat kompleks istana.

Para pengunjuk rasa meninggalkan tempat itu melalui Jalan Majapahit dan Jalan Veteran menumpang kendaraan roda empat dan dua.

Kadivhumas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengimbau massa untuk kembali ke kediaman masing-masing dengan tertib sesuai arahan koordinator unjuk rasa.

"Kita berharap dari para koordinator lapangan, para penanggung jawab seperti Bachtiar Nasir, mohon bisa dapat menjelaskan kepada masyarakat dan bisa masyarakat diajak kembali ke tempat masing-masing," kata Boy.

Boy menambahkan pihaknya memberi waktu kepada para koordinator lapangan untuk memberi penjelasan kepada para pengunjuk rasa tentang pertemuan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto.

Sebelumnya, pemerintah telah menerima beberapa perwakilan GNPF MUI Bachtiar Nashir, Misbahul Anam, dan Muhamad Zaitun Rasmin.

Dalam diskusinya dengan Menko Polhukam Wiranto, Bachtiar menjelaskan massa ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo secara langsung.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan Presiden pada Jumat siang melakukan agenda kunjungan mengawasi pembangunan kereta hub Bandara Soekarno Hatta dan Garuda Maintenance Facility.

Pejabat pemerintah yang mendampingi Wiranto yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Selain itu, turut juga sejumlah anggota Komisi III yaitu Arsul Sani selaku Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Aboe Bakar Al-Habsy dari Fraksi PKS.

Sebelumnya, pada Selasa (1/11), Presiden Joko Widodo telah menerima ormas Islam yaitu PP Muhammadiyah, PB Nahdlatul Ulama, dan lembaga Majelis Ulama Indonesia yang antara lain membahas penegakan hukum atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok tersebut pada Senin (10/10) telah menyatakan permintaan maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dinilai melecehkan kitab suci.

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor : Mulki

COPYRIGHT © ANTARA 2026