Jakarta (ANTARA) - Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Mayor Jenderal TNI Taufik Budi Santoso memastikan pengiriman pasukan TNI untuk misi perdamaian tetap berlanjut di tengah efisiensi anggaran.
"Alhamdulillah sampai sini kita the show must go on tetap itu (misi perdamaian) jadi prioritas. Saya pikir itu (efisiensi anggaran) insyaallah enggak ada pengaruhnya," kata Taufik Budi Santoso kepada awak media di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.
Ia menjelaskan setiap anggaran kegiatan misi perdamaian telah ditentukan di tingkat Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan.
Namun demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci jumlah anggaran yang digelontorkan untuk misi perdamaian.
Ia juga tidak menjelaskan anggaran apa saja yang terkena pemotongan untuk kepentingan efisiensi.
"Paling kunjungan saya yang dikurangi," katanya sambil berkelakar dengan awak media.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI mengefisiensikan anggaran sebesar Rp26,993 triliun.
Wamenhan menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, yang membahas anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan jenis belanja, Donny menjelaskan bahwa belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi, kemudian belanja barang diefisiensikan sebanyak Rp10,94 triliun, dan belanja modal sebesar Rp16,05 triliun.
Donny menekankan bahwa efisiensi diambil dari belanja barang dan modal, kemudian anggaran tetap berada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenhan dan TNI. Namun, dengan status diblokir.
"Dan menurut unit organisasi (UO). Satu, UO Kemenhan sebesar Rp8,43 triliun. Dua, UO Mabes TNI sebesar Rp3,68 triliun. Tiga, UO TNI AD (Angkatan Darat) sebesar Rp5,16 triliun. Empat, UO TNI AL (Angkatan Laut) sebesar Rp6,07 triliun, dan UO TNI AU (Angkatan Udara) sebesar Rp3,63 triliun," jelasnya.
Selain itu, Wamenhan mengemukakan bahwa efisiensi tersebut setelah Kemenhan dan TNI mengidentifikasi rencana efisiensi anggaran terhadap seluruh program dan kegiatan dengan menyisir kegiatan sesuai dengan kriteria dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
