Jakarta (ANTARA) - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pada Rabu, 26 Maret 2025 menjadi salah satu yang dinanti tidak hanya oleh para pemegang saham namun juga seluruh stakeholder industri keuangan di tanah air.
Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BNI memiliki peran strategis dalam perekonomian, terutama dalam pembiayaan korporasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan layanan digital perbankan.
Maka RUPST BNI pun sangat dinanti dan tahun ini agendanya mencakup pembahasan penggunaan laba bersih tahun buku 2024, peningkatan rasio dividen, rencana pembelian kembali saham (buyback), serta perubahan susunan direksi.
Sepanjang tahun 2024, BNI mencatatkan kinerja keuangan yang solid. Laba bersih perusahaan mencapai Rp21,5 triliun, meningkat 2,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp20,9 triliun.
Pertumbuhan ini didorong oleh transformasi digital yang berhasil meningkatkan tabungan sebesar 11 persen secara tahunan, dari Rp232 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp258 triliun pada tahun 2024.
Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, sebelumnya menyatakan pencapaian tersebut mencerminkan daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik domestik maupun global.
Ia menambahkan bahwa BNI berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan peluang ekspansi yang ada, sejalan dengan program pemerintah seperti pengembangan infrastruktur, ketahanan energi dan pangan, pemberdayaan UMKM, hilirisasi industri, serta program perumahan nasional.
Salah satu pendorong utama pertumbuhan BNI adalah transformasi digital yang diimplementasikan melalui peluncuran aplikasi mobile banking terbaru, wondr by BNI, untuk segmen ritel, dan BNIdirect untuk segmen bisnis dan korporasi.
Kedua inovasi digital ini menjadi bagian dari inisiatif strategis perusahaan dalam mendorong peningkatan dana murah (CASA) transaksional terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK).
Wakil Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, juga menjelaskan bahwa transformasi digital memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Total DPK BNI hingga akhir Desember 2024 mencapai Rp805,5 triliun, dengan pertumbuhan nilai tabungan hampir dua kali lipat pada semester kedua setelah peluncuran wondr by BNI.
Agenda Penting
Dalam RUPST 2025, salah satu agenda penting adalah pembahasan mengenai peningkatan rasio dividen.
Sebelumnya, BNI memberikan rasio dividen sebesar 50 persen selama dua tahun berturut-turut. Dengan laba bersih yang meningkat, perusahaan berencana menaikkan rasio dividen menjadi sekitar 55 persen hingga 60 persen.
Jika rencana ini disetujui, estimasi dividen per lembar saham diperkirakan mencapai Rp345,28, dengan total dividen yang akan dibagikan mencapai Rp12,87 triliun.
Sejalan dengan pertumbuhan laba yang stabil, BNI juga memastikan bahwa kebijakan dividen mempertimbangkan aspek permodalan jangka panjang.
Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggraini, menegaskan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) bank mencapai 21,4 persen pada akhir 2024, memastikan kapasitas permodalan tetap solid untuk mendukung ekspansi bisnis.
Sementara beberapa bank besar seperti BCA dan BRI telah menerapkan skema dividen interim, BNI masih mempertahankan kebijakan distribusi dividen tahunan. Kebijakan ini akan terus dievaluasi berdasarkan kebutuhan permodalan dan strategi bisnis ke depan.
Dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), BNI tengah merencanakan pembelian kembali saham (buyback) dengan nilai maksimum Rp1,5 triliun atau sekitar 10 persen dari total modal disetor.
Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan harga saham serta mencerminkan optimisme perusahaan terhadap fundamental bisnisnya.
Pergantian direksi
Agenda lain dalam RUPST adalah penetapan kebijakan terkait remunerasi direksi dan dewan komisaris untuk tahun 2025, termasuk gaji, tunjangan, fasilitas, serta insentif jangka pendek maupun jangka panjang hingga 2027.
Selain itu, rapat juga akan menetapkan kantor akuntan publik yang akan bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan konsolidasian dan laporan PUMK tahun 2025.
Perubahan susunan pengurus perusahaan juga menjadi agenda penting dalam RUPST kali ini. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, dikabarkan akan mengakhiri masa jabatannya setelah satu periode kepemimpinan sejak diangkat dalam RUPSLB pada September 2020.
Meskipun sempat beredar spekulasi perpanjangan masa jabatan, nama Putrama Wahju Setyawan mencuat sebagai kandidat kuat untuk posisi Direktur Utama.
Putrama adalah bankir yang lama berkarier di BNI. Ia sebelumnya menjabat sebagai direktur sebelum sempat berpindah ke PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) pada 2020-2022.
Ia kembali ke BNI pada 2022 dan pada Maret 2024 diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. Sumber internal BNI menyebutkan bahwa Putrama memiliki peluang besar untuk memimpin bank pelat merah ini.
Selain Royke, tiga direktur lainnya, yakni Novita Widya Anggraini, David Pirzada, dan Ronny Venir, juga dikabarkan akan menyelesaikan masa jabatannya.
Novita dan David berasal dari Bank Mandiri dan bergabung dengan BNI pada era kepemimpinan Royke, sedangkan Ronny merupakan bankir yang telah lama berkarier di BNI.
Dengan berbagai agenda strategis yang akan dibahas, RUPST 2025 menjadi momen penting bagi BNI dalam menentukan arah kebijakan bisnis dan manajemennya di tahun-tahun mendatang.
Keputusan yang diambil dalam rapat ini akan mempengaruhi strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang di industri perbankan, serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
