Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mematangkan proses rekrutmen guru dan peserta didik serta kurikulum Sekolah Rakyat yang dibuka pada tahun ajaran baru 2025/2026.
"Inpres No. 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Dan di dalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu.
Mensos juga menyatakan kehadirannya kali ini sekaligus memperjelas apa saja yang menjadi tugas dari Kemensos maupun Kemendikdasmen termasuk dalam proses rekrutmen guru, kurikulum, dan peserta didik.
Pada kesempatan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan proses rekrutmen guru akan melalui kontrak kerja individu.
"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ -Sekolah Rakyat-,” kata Mendikdasmen Mu'ti.
Ia juga menambahkan, selain sudah lulus PPG, kualifikasi lainnya ialah harus fulltime dan bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran.
Adapun terkait jabatan Kepala Sekolah, ia menilai dapat diputuskan bergantung pada jumlah muridnya.
Dengan kata lain, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan di satu lokasi hanya memiliki satu kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA.
"Untuk BNBA dari Guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April," kata dia.
Mu'ti juga mengatakan kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat, yaitu individual approach atau pemetaan peserta didik di awal.
"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit, " katanya.
Multi entry multi exit ini, lanjut dia, bukanlah dimaknai bisa keluar kapan saja, melainkan bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja.
“Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," imbuh Mu'ti.
Sementara itu untuk proses rekrutmen peserta didik, ia menyebutkan akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN.
"Kami punya dapodik, nantinya akan kami cek dengan DTSEN. Jika mereka yang masuk desil satu dan desil dua tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah," katanya.
