Kesepakatan tersebut diambil atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar semua data yang ada di setiap kementerian dan lembaga dapat terintegrasi.
“Memang, kita berdua sama-sama sebagai wali data. Kalau kami adalah wali data untuk bidang kesejahteraan sosial, sementara beliau adalah wali data untuk program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kira-kira begitulah, sama-sama punya data," ujar Mensos Saifullah.
Menurut Mensos, Presiden telah memberikan arahan, bahwa semua data yang ada di setiap kementerian, khususnya di Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, bisa diintegrasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan arahan dari Bappenas.
"Setelah dicek satu per satu (oleh Bappenas), diintegrasikan, akan dikembalikan lagi kepada kami berdua,” jelas Mensos Saifullah saat menerima kunjungan Mendukbangga, Wihaji, Selasa malam (5/11/2024), di ruang kerjanya, Jakarta.
Presiden juga memerintahkan untuk menghilangkan ego di masing-masing kementerian.
“Presiden memerintahkan kepada kita, pembantu Presiden, untuk menghilangkan ego sektoral. Harus saling kerjasama dan saling support. Terutama di kementerian saya yang tidak bisa sendirian. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN perlu untuk disupport dan saling mensupport dengan sembilan kementerian dan lembaga," urai Mensos.
● Kolaborasi Dua Kementerian
Ada beberapa program kegiatan yang mesti dikolaborasikan antar kedua kementerian ini. "Hari ini terima kasih Gus Menteri bersedia dan welcome secara terbuka untuk kolaborasi secara teknis antar dirjen dan deputi. Sehingga nanti di bawah kerjanya cepat, efektif, efisien, dan langsung action,” harap Wihaji.
Poin penting dalam pertemuan itu adalah saling kerjasama, kolaborasi, dengan semangat membantu warga negara Indonesia. Untuk itu, kedua kementerian ini sepakat bersinergi dan berbagi dalam pelaksanaan program karena memiliki program yang beririsan.
Kemendukbangga/BKKBN memiliki data 73 juta keluarga 'by name by address' dengan informasi lengkap terkait karakteristik kependudukan, KB, pembangunan keluarga, kepemilikan asset dan rumah layak/tidak layak huni. Data tersebut sudah diperingkat menurut status kesejahteraan (desil 1-desil 10) dan sudah dipadankan NIK nya dengan Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri.
Mendukbangga Wihaji, mengatakan data yang dapat disinergikan dengan Kemensos adalah data Keluarga Risiko Stunting (KRS) dengan data kesejahteraan sosial. Sehingga KRS dapat juga sebagai penerima bantuan sosial.
Wihaji menjelaskan Kemendukbangga/BKKBN mendapat tugas sebagai tim pelaksana percepatan penurunan stunting sesuai d Perpres Nomor 72/2021. Kemendukbangga juga dapat menyediakan informasi karakteristik keluarga untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) Kemensos.
“Contohnya, KRS dapat menjadi anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Kami perlu kolaborasi sehingga lebih efektif dan efisien. Karena tugas kami mencegah dan menggerakan. Yang bisa memberikan 'treatment' adalah Kemensos,” tambah Wihaji.
Dari data Pendataan Keluarga 2023, terdapat sebanyak 8,6 juta KRS, di mana 3,5 juta (40,8%) adalah keluarga dengan status kesejahteraan rendah/miskin dan rentan (desil 1-3).
Untuk diketahui, Keluarga Risiko Stunting atau KRS adalah keluarga sasaran (keluarga dengan pasangan usia subur/balita/ibu hamil) yang memiliki faktor risiko stunting. Sementara Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program prioritas Kemensos, karena memberikan perlindungan sosial sepanjang hayat.
Disebut perlindungan sosial sepanjang hayat karena akan menyasar mulai dari ibu hamil, anak usia dini, masa pendidikan, hingga lansia dan disabilitas.
Jika melihat sasaran program, maka Kemensos dan Kemendukbangga/BKKBN memiliki program yang beririsan. Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, menyampaikan beberapa program yang beririsan dengan kinerja Kemendukbangga/BKKBN.
Disebutkan, irisan program itu terdapat pada Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Indeks Kerentanan Keluarga, Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga, dan jumlah lansia yang mendapatkan pendidikan sepanjang hayat.
"Dengan saling bersinergi dan berbagi, diharapkan akan dapat dilakukan graduasi lebih banyak lagi, agar dapat dikeluarkan dari data penerima bantuan,” jelas Gus Ipul.
Terakhir, Kemensos dan Kemendukbangga/BKKBN sama-sama memiliki pendamping daerah yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Gus Ipul menekankan untuk melakukan integrasi terkait wawasan dan standar pendamping yang ada di daerah.
Kemendukbangga mempunyai 600.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara Kemensos mempunyai 120.767 orang yang tercatat sebagai pilar kesejahteraan sosial (termasuk pendamping PKH, Tagana, Pelopor Pendampingan, Pendamping Rehsos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat).
Kemendukbangga/BKKBN dan Kemensos juga dapat bekerjasama dengan membuat peningkatan kapasitas pendamping dengan kurikulum dan standar yang sama.
● Quick Win Kemendukbangga
Dalam kunjungannya, Mendukbangga Wihaji juga memaparkan program 'quick win' Kemendukbangga/BKKBN yang ke depan dapat beririsan dengan program Kemensos. Seperti penyediaan fasilitas 'day care' bagi pegawai di K/L dan swasta (Pentas Day Care) dengan harapan kelompok pekerja mendapatkan pelayanan perawatan anak pada saat bekerja.
Berikutnya, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting untuk Satu Juta Anak Indonesia (Genting) yang manfaatnya dapat diterima balita berisiko stunting dengan mendapatkan bantuan dari orang tua asuh; Sertifikasi Calon Pengantin (Serbu Catin) agar calon pengantin mendapatkan edukasi, layanan konseling dan pemeriksaan kesehatan secara gratis.
Ada pula program Lansia Prima: layanan bagi Lansia menjadi sehat, produktif, mandiri dan bahagia. Melalui program ini lansia mendapatkan edukasi dan pelayanan kesehatan (termasuk home care).
Termasuk juga pembuatan SuperApps Pelayanan Keluarga Sejahtera Berbasis AI (Siap Bahagia). Layanan ini ditujukan bagi Gen-Z dan Millenial untuk mendapatkan akses edukasi dan pelayanan konsultasi serta ketersediaan data yang 'up to date'.
