Tarik Ulur Jabatan Ketua DPR

Jakarta (Antara Babel) - Pekan ini Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dalam satu keputusannya menyepakati penggantian Ketua DPR Ade Komaruddin sehingga kembali dijabat oleh Setya Novanto.

Keputusan yang dihasilkan dalam rapat yang berlangsung 21 November tersebut mendapat tanggapan dan reaksi yang beragam dari berbagai kalangan.

Sebagai konsekuensi dari keputusan itu , Fraksi Partai Golkar di DPR segera mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR, setelah mendapatkan surat dari DPP Partai Golkar.

"Aturannya ada di UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, F-Golkar setelah mendapatkan surat dari DPP Golkar maka kami akan mengagendakan untuk mengirimkan surat ke pimpinan DPR (terkait mengajukan Setya Novanto sebagai Ketua DPR)," kata Sekretaris F-Golkar Aziz Syamsuddin beberapa waktu lalu.

Aziz mengatakan salah satu alasan mengapa Partai Golkar menginginkan Novanto kembali sebagai Ketua DPR adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait penafsiran "pemufakatan jahat" yang diajukan Setya Novanto.

Menurut dia, Novanto adalah Ketua Umum Golkar yang merupakan figur partai sehingga penting mengembalikan nama baik dan memulihkan rehabilitasi tersebut yang merupakan konsekuensi hukum.

"Seseorang yang sudah melalui proses di MKD dan sudah ditetapkan di MK yang menguatkan tidak legal dan MKD sudah memulihkan nama baik sehingga itu menjadi dasar," ujarnya.

Keputusan itu juga diperkuat dengan instruksi yang diberikan oleh DPP Partai Golkar agar semua elemen di partai berlambang Beringin itu mendukung dan memiliki suara yang sama.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan semua elemen harus memperjuangkan keputusan yang sudah ditetapkan tersebut.

"Hari ini, DPP Partai Golkar akan menjelaskan latar belakang dan mempertegaskan instruksi untuk mengamankan dan memperjuangkan keputusan itu," katanya Rabu (23/11).

Menurut dia, DPP Golkar mengirimkan dua surat, pertama surat untuk pimpinan DPR untuk pemberhentian dan penggantian Ketua DPR dari Partai Golkar, dan kedua adalah ke Fraksi Golkar untuk menjalankan instruksi dan memperjuangkan keputusan tersebut pada hari Selasa (22/11).

Ia menjelaskan majunya Setya Novanto menjadi Ketua DPR  akan mendinginkan situasi politik yang ada saat ini. Selain itu, Setya juga dianggap mampu membuat hubungan legislatif dan eksekutif dengan lebih produktif.

Menurut Idrus,  Partai Golkar optimistis Novanto memimpin DPR maka legislatif dan eksekutif lebih produktif dan kedua bagaimana kinerja DPR seperti pengawasan, legislasi, dan budgeting jadi lebih baik lagi.

    
          Reaksi Novanto
   
Setya Novanto sendiri menanggapi keputusan rapat tersebut mengatakan hal itu berkembang dengan sangat cepat dan hingga Selasa (22/11) lalu masih mempertimbangkan hal itu.

"Saya akan pertimbangkan, setelah menerima para pimpinan DPP Partai Golkar yang rencananya besok pagi," kata Novanto usai makan bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Selasa.

Novanto juga mengaku bahwa situasi ini sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan telah merespon tidak akan ikut campur.

"Semuanya itu diserahkan pada partai, beliau (Presiden) tidak ikut campur, dan beliau tidak ikut mempengaruhi tetapi itu masalah dengan Partai Golkar secara internal," katanya.

Novanto mengatakan apa yang sudah diputuskan dan yang dikehendaki oleh para fraksi dan pimpinan akan menghormati dan menghargainya.

Presiden Joko Widodo yang bertemu dengan Setya Novanto awal pekan ini mengatakan tidak akan mencampuri hal itu karena menilai tidak berkaitan dengan kabinet dan juga pemerintah.

"Tadi sudah sampaikan, itu urusan internal Partai Golkar, itu juga urusan di DPR, tidak ada hubungan dengan kita," kata Presiden.

Ketika ditanya jika Novanto kembali terpilih menjadi Ketua DPR apakah akan merombak kabinet, Presiden menjawab, tidak ada hubungannya dengan kabinet.

    
         Konsolidasi

Sementara itu sejumlah kalangan di Partai Golkar ada pula yang mengharapkan keputusan pergantian Ketua DPR meski merupakan hal partai namun tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, rencana pengembalian posisi ketua DPR dari Ade Komaruddin kepada Setya Novanto harus terlebih dahulu dibicarakan dengan Dewan Pembina dan berbagai pihak terkait di Partai Golkar.

Ia berpendapat seharusnya DPP tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa membicarakan keputusan penting itu dengan para senior Partai Golkar yang ada di Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat dan lainnya.

Akbar mengkhawatirkan bila tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh pihak di Partai Golkar, maka hal ini bisa menimbulkan masalah dan konflik baru.

Politisi senior ini justru mengatakan saat ini adalah masa dimana Golkar seharusnya melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan pilkada dan juga langkah-langkah menghadapi pemilu 2019.

Selain itu, Partai Golkar juga tidak bisa memutuskan hal ini sendirian dan harus melibatkan partai lainnya di DPR dengan memberikan alasan-alasan yang kuat.

"Novanto itu berhenti karena dia menyatakan mundur dan dianggap itu adalah keputusan sukarela. Makanya DPP harus mencari alasan yang kuat kenapa posisi ketua DPR harus diberikan kembali kepada Novanto," katanya.

Alasan pengajuan kembali Setya Novanto ini harus bisa diterima oleh partai lain maupun masyarakat umum.

Sedangkan Ade Komaruddin memilih menunggu dan akan berkonsultasi dengan tokoh-tokoh di partai tersebut.

Ia mengatakan masih menunggu surat resmi yang akan diajukan dan mempelajarinya. Setelah itu baru ia konsultasikan kepada sejumlah kalangan, khususnya politisi senior partai itu.

"Saya juga akan konsultasikan kepada senior, keluarga, dan akan solat istikhoroh," katanya di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, dirinya sudah tahu DPP Partai Golkar telah mengadakan Rapat Pleno pada Senin (21/11) namun hingga saat ini dirinya belum menerima surat resmi.

Ade mengatakan, dirinya akan melihat surat resmi seperti apa lalu dipelajarinya dengan baik untuk dikonsultasikan dengan senior Partai Golkar.

"Belum (konsultasi dengan Novanto), kalau DPP Partai Golkar sudah dan Pak Nurdin (Halid) sudah menemui saya," ujarnya.

Ade menilai dirinya tidak pernah melakukan tindakan apa pun yang tercela sehingga menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut kepada publik.

Dia menegaskan dirinya tidak memiliki agenda lagi di DPR kecuali menjalankan sisa tugas yang ada sehingga menuntaskan tugas keanggotannya hingga 2019.

"Saya bersyukur hingga hari ini, insya Allah selamat mengabdi kepada negara dan saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa ini pengabdian terakhir kepada DPR," katanya.

Terlepas dari tarik ulur jabatan Ketua DPR, hal yang mendesak yang diperhatikan saat ini adalah bagaimana mendorong peningkatan kinerja parlemen lebih baik lagi.

Sorotan demi sorotan terkait kinerja parlemen terus mengalir dari masyarakat. Mereka menginginkan para wakil yang mendapatkan kepercayaan melalui suara yang diberikan dalam pemilu 2014 lalu dijalankan dengan penuh dan harapan rakyat bisa dipenuhi.

Kini masyarakat menunggu apa yang akan terjadi di parlemen sekaligus masa depan harapan mereka yang ditumpukan kepada para wakil rakyat.