Saat ini belum ada pemkab/pemkot yang menyerahkan laporan penerapan Kampung KB di daerahnya.
Pangkalpinang (Antara Babel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melaporkan evaluasi Kampung KB guna mengoptimalkan program tersebut.

"Saat ini belum ada pemkab/pemkot yang menyerahkan laporan penerapan Kampung KB di daerahnya," kata Kabid Advokasi Penggerakan Informasi BKKBN Babel, Mediheryanto di Pangkalpinang, Senin.

Ia menjelaskan, laporan evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana Kampung KB ini digarap, intervensi pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan dan masalah penerapan Kampung KB di masing-masing daerah itu.

"Kami berharap awal Desember tahun ini pemkab/pemkot sudah menyerahkan laporan evaluasi Kampung KB ini," ujarnya.

Ia mengaku pihaknya sudah beberapa kali melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang untuk segera melaporkan Kampung KB.

"Kami akan segera berkoordinasi dan meminta bantuan Gubernur, agar Bupati dan Wali Kota untuk mengevaluasi dan segera melakukan upaya lanjut program ini," ujarnya.

Menurut dia, Kampung KB ini merupakan program New Indonesia Tim BKKBN 2016 guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil.

Syarat pembentukan Kampung KB, yaitu daerah kumuh, tertinggal, kepersertaan KB masyarakat rendah, tingkat pendidikan, kesehatan, dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah serta masalah sosial lainnya yang masih tinggi.

"Daerah-daerah yang dijadikan Kampung KB ini digarap secara lintas sektoral guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah itu," ujarnya.


Pewarta: Aprionis
Editor : Mulki

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.