Pangkalpinang (Antara Babel) - Kepala Kantor Pos Pangkalpinang Mochammad Ridwan menyatakan sebanyak 16 rumah tangga sasaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengembalikan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tahap pertama.
"Perangkat desa mengembalikan dana BLSM atas persetujuan rumah tangga sasaran (RTS) karena mereka menilai penyaluran itu kurang tepat sasaran dan masih ada masyarakat yang lebih membutuhkan," kata Ridwan di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menjelaskan, 16 RTS itu berasal dari dua Kabupaten yakni Kabupaten Bangka sebanyak 14 RTS karena tidak tepat sasaran dan dua RTS dari Kabupaten Bangka Barat karena kartu penerima bantuan ganda.
"Untuk penyaluran dana BLSM tahap kedua tetap menggunakan data sebelumnya namun akan dikurangi dengan 16 RTS tersebut karena kartu penerima bantuan telah dikembalikan ke pusat," ujarnya.
Selain itu, kata dia, komposisi penerima dana BLSM tahap pertama di daerah itu berubah karena dinilai kurang tepat sasaran sehingga diberikan kepada masyarakat yang lebih berhak dan layak menerimanya.
"Sebelum pembagian BLSM, perangkat desa bersama dengan pemegang kartu perlindungan sosial (KPS) di beberapa wilayah di daerah ini telah menggelar musyawarah untuk membahas penyaluran dan penerima bantuan," ujarnya.
Ia melanjutkan, kepala desa akan melaporkan hasil musyawarah kepada kantor pos terdekat dengan menyertakan berita acara rapat desa jika ada perubahan atau pengurangan data penerima dana BLSM di daerah itu.
"Kami menilai masyarakat yang menerima dana BLSM di daerah ini sudah sesuai kriteria karena didukung data lapangan dari perangkat desa melalui musyawarah," ujarnya.
Ia mengatakan, selama penyaluran dana BLSM tahap pertama pihaknya banyak dibantu perangkat desa di daerah itu karena turut andil dalam mengumpulkan dan mendata masyarakat sehingga proses distribusi berjalan aman dan lancar.
"Kami merasa terbantu dengan peran aktif perangkat desa di daerah ini sehingga selama proses distribusi tidak terjadi antrean panjang dan gangguan keamanan," ujarnya.
Ia berharap pemerintah terus melakukan pemutakhiran data kependudukan sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tepat guna.
"Pemerintah harus melibatkan perangkat desa dalam memutakhirkan data kependudukan di daerah masing-masing karena mereka lebih mengetahui kondisi lapangan," ujarnya.
