Pangkalpinang (Antara Babel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap pemerintah mendata ulang dan membenahi sistem penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat {BLSM)--sejenis BLT--agar lebih efektif dan tepat sasaran.
"Saat ini, masih banyak warga miskin yang belum menerima BLSM dari kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi bulan lalu. Perlu dilakukan pendataan ulang agar bantuan itu benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat miskin yang paling membutuhkan," ujar anggota Komisi I DPRD Bangka Belitung (Babel), Aksan Visyawan di Pangkalpinang, Jumat.
Menurut dia, BLSM sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap nasib masyarakat kecil dan tidak boleh dijadikan alat politik. Hal itu mengingat rakyat kecil yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Sepanjang BLSM dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan tidak memiliki tujuan politik tetapi semata-mata untuk kemaslahatan orang banyak tentunya sangat membantu," ujar Aksan.
Hanya saja, katanya, berdasarkan pengalaman selama penyaluran BLT, sejenis BLSM, sering tidak tepat sasaran karena ada rekayasa dalam pengajuan data calon penerima, sehingga hanya segelintir rakyat kecil saja yang bisa menikmatinya dan sisanya adalah orang-orang dekat petugas atau pejabat.
Aksan mengatakan, dari awal adanya BLT tersebut menjadi sorotan masyarakat dan tokoh-tokoh politik lainnya karena terjadinya penyalahgunaan bantuan tersebut. Akibatnya sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan adanya BLT atau yang kini bernama BLSM.
"Itu bukan berarti wakil rakyat tidak perduli kepada rakyat kecil, akan tetapi semestinya bantuan disalurkan dengan sistem yang berbeda agar penyaluran bantuan terjamin tepat sasaran yaitu orang-orang kurang mampu yang paling membutuhkan," ujar Aksan.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PkS) tersebut menyatakan kurang begitu setuju terhadap kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut dia, kenaikan harga BBM tersebut, berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian rakyat yang cukup memprihatinkan dan situasi sosial kurang kondusif.
"Semestinya berusaha terlebih dahulu memapankan keadaan rakyat baru rencanakan untuk menaikkan harga BBM sehingga masyarakat kecil tetap bisa melanjutkan hidup meski harga BBM naik," ujarnya.
