Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hellyana menjadikan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei sebagai momentum dalam memajukan pendidikan berkualitas demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Hari Pendidikan Nasional tahun ini mempunyai arti penting yaitu kolaborasi lintas sektor dan seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan dunia pendidikan," kata Hellyana di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menekankan permasalahan pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung seperti rendahnya partisipasi sekolah, angka putus sekolah, pernikahan dini, kemiskinan, hingga stunting sebagai persoalan yang saling berkaitan dan tidak bisa diselesaikan secara parsial.
"Dari data yang sudah dibahas kemarin, kita bisa lihat bahwa tantangan nyata dan kompleks. Maka untuk perbaikan ke depan, sarana dan prasarana pendidikan perlu ditingkatkan dan ini harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah," ujarnya.
Menurut dia pembenahan infrastruktur harus seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Apalagi, budaya masyarakat yang masih menganggap pendidikan bukanlah prioritas, terutama untuk anak perempuan.
"Masih banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah karena ikut menambang. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga mindset. Maka harus ada upaya masif untuk mengubah cara pandang ini," katanya.
Ia mengajak seluruh kepala desa, lurah, tokoh masyarakat dan keluarga untuk lebih aktif memberikan edukasi pentingnya pendidikan kepada anak-anak.
"Peran keluarga sangat vital dalam mendorong anak agar tidak berhenti di jenjang dasar, melainkan bisa melanjutkan hingga setinggi-tingginya," ujarnya.
Ia menyatakan pendidikan adalah hak dan semua bertanggung jawab menjaganya. Seperti tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, 'Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua', bukan hanya slogan, tapi ajakan nyata untuk bergerak bersama membangun pendidikan yang merata dan berkualitas.
"Pendidikan tidak bisa hanya dibebankan pada satu atau dua OPD saja. Dibutuhkan gerakan bersama yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas," katanya.
