Kami berharap Anggota DPRD bisa menyampaikan suara dan aspirasi warga kepada pihak yang berwenang.
Toboali (Antara Babel) - Puluhan warga Toboali  mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk mempertanyakan ganti rugi lahan perkebunan yang terkena pembangunan jalan lingkar di Pulau Bangka.

"Kami berharap Anggota DPRD bisa menyampaikan suara dan aspirasi warga kepada pihak yang berwenang," kata salah satu warga Toboali, Keling (47) usai bertemu dengan Komisi C DPRD Bangka Selatan di Toboali, Senin.

Ia mengaku pembangunan dan pelebaran jalan ini telah menimbulkan keteganggan dan konflik antara pelaksana kegiatan dengan warga yang terkena imbas pembangunan jalan ini.

"Kami sangat setuju dengan pembangunan jalan ini, namun gantilah tanam tumbuh dan lahan warga yang terkena imbasnya. Saya membeli lahan ini seharga Rp20
juta yang sudah ditumbuhi dengan pohon karet, jambu jamaika dan durian," katanya.

Feri, warga Sukadamai berharap dinas terkait untuk turun langsung ke lapangan dan menyelesaikan masalah ini.

"Kami berharap dinas terkait untuk segera lakukan pendataan terhadap lahan warga yang terkena imbas jalan ini, jangan hanya janji-janji saja," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bangka Selatan, Samson Arismono menyarankan Dinas Pekerjaan Umum segera turun ke lapangan.

"Sebelum masalah lahan warga ini clear sebaiknya pembukaan lahan ditunda dulu," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bangka Selatan, Ansori mengatakan ganti rugi terhadap tanam tumbuh warga ini pasti dibayar.

"Pembayaran dilakukan ketika lahan sudah terkena imbas pembangunan jalan," katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan jalan ini merupakan program pembangunan jalan lingkar Pulau Bangka di Bangka Selatan dengan total anggaran sebesar Rp14,5 miliar.

"Titik nolnya pembangunan jalan ini dimulai dari Desa Baher hingga Desa Pasir Putih dengan panjang 27 kilo meter dan lebar 30 meter," katanya.


Pewarta: Juniardi
Editor : Mulki

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.