Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi percepatan penanganan pendangkalan alur pelayaran kapal nelayan di Pelabuhan Jelitik Kabupaten Bangka, sebagai langkah meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir di daerah itu.
"Rakor ini untuk menyelesaikan permasalahan pendangkalan alur kapal di Pelabuhan Jelitik yang telah lama dan berlarut-larut," kata Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani saat memimpin rakor di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengaku mengundang Penjabat Bupati Bangka, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), nelayan Kabupaten Bangka, Kejati Babel dan Korem 045/Garuda Jaya untuk mencari solusi dalam mempercepat penanganan pendangkalan alur pelayaran kapal nelayan di Pelabuhan Jelitik.
"Rapat ini untuk dapat menemukan titik terang dalam menormalisasi alur pelayaran kapal nelayan ini," katanya.
Ia menegaskan penyelesaian normalisasi alur pelayaran sekitar Pelabuhan Jelitik harus sesuai dengan aturan hukum, termasuk mekanisme yang baik, tanpa membuat pendangkalan terhadap alur pelayaran tersebut.
"Harus bikin kesepakatan tertulis semua pihak agar tidak ada masalah ke depannya," katanya.
Dalam rakor penyelesaian pendangkalan alur pelabuhan kapal ikan ini, Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani menampung masukan dan kejelasan status alur muara tersebut, antara lain kepemilikan izin usaha penambangan (IUP) dan pihak berwewenang dalam alur muara Jelitik.
"Rakor ini demi masyarakat nelayan Jelitik yang kesulitan memasukkan kapalnya, karena pendangkalan di alur muara pelabuhan ikan ini," demikian Hidayat Arsani.
