Sungailiat (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat ruang konsultasi dengan pemangku kepentingan di unit kerja itu guna meningkatkan pelayanan.
Hal itu diungkapkan Kepala PPN Sungailiat, R Kurmawan di Sungailiat, Selasa saat membuka konsultasi publik tahun 2025.
Ia mengatakan ruang konsultasi dengan melibatkan sejumlah lembaga formal seperti, kepolisian, Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP), instansi vertikal dan daerah yang terkait, lembaga perguruan tinggi, pelaku usaha perikanan termasuk pula nelayan.
"Saya berharap masukan yang disampaikan oleh pihak terkait bersifat konstruktif sehingga dapat mendorong dalam peningkatan pelayanan," ujarnya.
Kurmawan berpendapat, konsultasi publik yang diagendakan setiap tahun, merupakan implementasi dari amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik.
Dia mengakui, forum ini cukup penting dan strategis sebagai komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
"Kebijakan yang baik adalah kebijakan lahir dari aspirasi masyarakat yang terdampak langsung dari kebijakan itu," katanya.
Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan kata Kurmawan, akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi pihaknya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik.
"Kita semua memiliki peran tanggung jawab untuk membangun pelayanan di PPN Sungailiat yang lebih baik," jelasnya.
Ia menginginkan, kalaupun ada persoalan hendaknya dicari solusi secara bersama-sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
