Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan soal Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kerap stres tiap kali dipanggil olehnya karena banyak program yang digagas membutuhkan dana khusus untuk bantuan rakyat.
Saat meresmikan program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, Prabowo menceritakan bahwa ia berencana untuk memfasilitasi obat gratis untuk warga miskin jika ada dana khusus.
"Menteri Keuangan, Menteri Keuangan setiap kali saya panggil agak stres itu, apalagi ini idenya Presiden ini, kalau nanti ada dananya khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis. Kalau ada uangnya, kalau ada uangnya," kata Prabowo berkelakar.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih yang berada di tiap desa akan memiliki gudang dan pendingin untuk menyimpan produk pertanian atau perikanan warga.
Selain itu, terdapat juga gerai-gerai untuk menjual sembako terjangkau, perbankan Himbara yang memfasilitasi kredit simpan pinjam, hingga apotek yang menjual obat generik.
Untuk warga yang tidak mampu membayar obat, Presiden meminta Menkeu Sri Mulyani untuk menyiapkan dana khusus.
"Untuk mereka yang benar-benar tidak mampu, ya kita upayakan tidak bayar. Kita upayakan. Yang mengupayakan Menteri Keuangan, semakin stres itu. Tapi tidak apa-apa, Bu, ini mulia. Nama ibu kan Sri Mulyani, jadi harus yang mulia-mulia, Bu. Ibu akan dicintai oleh semua desa di seluruh Indonesia," kata Prabowo yang disambut oleh tepuk tangan para hadirin.
Adapun peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.
Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.
Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.
