Manggar, Babel (ANTARA) - Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Beliadi, menyikapi kondisi Badan Pengelola (BP) Geopark Pulau Belitung yang tidak memiliki anggaran operasional, sehingga dinilai dapat menghambat kemajuan kawasan geologi itu yang sudah berstatus UNESCO Global Geopark (UGGp).
“Saya kira selama ini BP Geopark punya anggaran tapi tidak bekerja. Ternyata malah para relawan yang urunan untuk menjalankan kegiatan, termasuk membayar iuran keanggotaan,” ujar Beliadi usai meninjau BP Geopark di Manggar, Belitung Timur, Senin.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas kekhawatirannya menyusul pemberian yellow card (peringatan) dari tim penilai UNESCO Global Geopark (UGGp) kepada Geopark Belitung. Namun, dalam dialog tersebut, ia justru dikejutkan oleh fakta bahwa lembaga pengelola tidak mendapat alokasi anggaran dari pemerintah.
Menurut Beliadi, ketiadaan anggaran menjadi penghambat utama kemajuan Geopark Belitung, yang saat ini telah berstatus geopark global UNESCO.
“Kalau tak ada dana, tak bisa mendatangkan tenaga ahli yang profesional, apalagi ikut kegiatan geopark di luar negeri. Tim penilai UGGp minta partisipasi internasional, tapi ke Kebumen saja tidak ada anggaran," ujarnya.
Beliadi menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, serta melibatkan sejumlah OPD terkait, seperti Bappeda, Dinas ESDM, dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
"Berdasarkan informasi tadi, termasuk Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2020 dan aturan Kemendagri, kami akan dorong agar BP Geopark bisa mendapat dukungan anggaran melalui APBD Perubahan. Namun, teknisnya masih harus dibahas bersama OPD dan saya akan bertemu Pak Gubernur terlebih dulu," jelasnya.
Ketua BP Geopark Belitung, MZ Hendra Caya, yang hadir secara daring, memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti masukan dari UGGp. Namun, kendala anggaran tetap menjadi hambatan utama.
“Salah satu poin penting adalah partisipasi dalam kegiatan geopark internasional. Kami diminta hadir di Langkawi, Kebumen, dan wilayah lain, tapi anggarannya nol rupiah. Untuk poin lainnya, kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, BRIN, dan beberapa profesional,” ujar Hendra dari Turki, tempat ia sedang mempersiapkan studi doktoral.
Ia menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan kepedulian Beliadi terhadap keberlanjutan Geopark Belitung. Hendra berharap, perhatian dari DPRD dan Pemprov Babel dapat membawa solusi konkret bagi penguatan pengelolaan geopark ke depan.
"Geopark Belitung sendiri resmi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada 2021. Kawasan ini mencakup berbagai situs geologi penting seperti batuan granit berumur ratusan juta tahun, danau bekas tambang, serta warisan budaya masyarakat Pulau Belitung," ujarnya.
