Pangkalpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan akan melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi, guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, saya tidak pandang bulu menindak tegas pelaku korupsi ini," kata Hidayat Arsani usai menghadiri Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya menegaskan untuk menjamin kemerdekaan yang utuh untuk warga negara dengan memberantas korupsi di Indonesia sebagai masalah besar di tanah air ini.
"Ini terkait masalah hukum, saya tidak pandang bulu dan semua akan ditindak tegas sesuai kata presiden," tegasnya.
Ia menyatakan berdasarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tadi, bahwa beliau fokus memperkuat penegakan hukum dan memberantas praktik korupsi menjadi upaya lanjutan, sekaligus penyempurnaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh presiden-presiden pendahulunya.
Dimulai dari masa Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Kepala negara pada masing-masing periode memiliki peran tersendiri.
Minsalnya Soekarno yang mempertahankan keutuhan NKRI, kemudian Presiden Soeharto berhasil membangun ekonomi dan mewujudkan swasembada pangan, serta Presiden Habibie yang mengenalkan teknologi tinggi dan menstabilkan ekonomi.
Perjuangan itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid yang mampu menjaga stabilitas negara dan berhasil memperkokoh antar suku ras dan agama. Selanjutnya, Presiden Megawati menyelesaikan proses pemulihan ekonomi akibat krisis moneter, serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi kerawanan ekonomi dan krisis keuangan dunia.
Peran yang sama ditunjukkan Presiden Joko Widodo yang dinilainya berhasil membangun berbagai infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antar sentra-sentra ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
"Perilaku korup ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap instansi dan organisasi pemerintah, juga di BUMN dan BUMD. Saya berkewajiban untuk menegakkan hukum demi keselamatan bangsa ini," katanya.
