Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, Rudianto Tjen menegaskan komitmen partai untuk menjalankan proses pergantian kepengurusan secara demokratis dan terbuka saat menghadiri sosialisasi Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025 yang digelar oleh DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung.
"Hari ini kita sosialisasi aturannya dengan harapan semua pengurus kita baik dari provinsi, kabupaten hingga desa dapat pemahaman yang sama. Jadi tidak ada yang merasa tertutup dari proses ini," kata Rudianto Tjen di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan aturan baru tersebut memberikan ruang bagi seluruh kader untuk ikut serta dalam pencalonan ketua partai, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, PAC, hingga ranting desa.
Menurutnya, hal ini penting agar setiap pergantian kepemimpinan partai berlangsung lebih transparan dan inklusif karena PDI Perjuangan tidak hanya bicara tentang konsolidasi politik, tetapi juga menekankan pentingnya kaderisasi yang sehat.
"Dengan aturan ini partai ingin memastikan bahwa regenerasi kepemimpinan berjalan sesuai semangat demokrasi. Karena itu kita sosialisasi secara terbuka sampai ke bawah agar semua punya kesempatan yang sama untuk dicalonkan. Tidak boleh ada yang merasa didiskriminasi," terangnya.
Ia menambahkan PDI Perjuangan selalu menempatkan rakyat sebagai dasar perjuangan. Karena itu, suara kader di tingkat bawah harus menjadi pijakan utama dalam menentukan arah kepemimpinan partai kedepan karena proses ini bukan sekadar formalitas, tapi upaya menjaga marwah partai.
"Jika kita berjalan demokratis, kita akan semakin kuat menghadapi tantangan politik di masa mendatang," tutupnya.
