Pemkab Bangka Barat fasilitasi musyawarah pelaku adat lokal

Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi pelaksanaan musyawarah para pelaku adat lokal sebagai bentuk pelestarian, pengembangan, dan pembinaan nilai-nilai kearifan yang ada di tengah masyarakat.

Pelaksana tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Sidharta Gautama di Mentok, Kamis, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah mendukung berbagai macam budaya yang ada di daerah itu.

"Kegiatan ini selain sebagai ajang silaturahim para pelaku budaya, tetua adat dan para tokoh masyarakat juga sebagai pertemuan atau musyawarah adat untuk memilih para pengurus Lembaga Adat Melayu Negeri Sejiran Setason masa bakti 2025-2028," katanya.

Dengan kerja sama yang baik diharapkan lembaga adat tersebut bisa memberikan kontribusi positif terhadap gerak pembangunan daerah sehingga bersama pemerintah dan masyarakat mampu mewujudkan Bangka Barat Bermartabat sesuai visi misi kepala daerah.

Pemkab bangka Barat selama ini terus memberikan perhatian, baik dalam bentuk pelestarian, pembinaan maupun pengembangan agar berbagai budaya yang ada di tengah masyarakat mampu memperkaya khasanah kebudayaan nasional.

"Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam setiap kegiatan adat dan budaya juga akan semakin tertanam dalam setiap diri warga sehingga menguatkan jati diri kita sebagai warga Melayu," katanya.

Menurut dia, dalam pembangunan berwawasan kebudayaan, keberadaan Lembaga Adat Melayu Negeri Sejiran Setason sangat diperlukan sebagai sebuah lembaga resmi yang bisa tampil menjadi pelindung berbagai budaya yang ada sekaligus memanfaatkan dan mengembangkannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal pembinaan, keberadaan lembaga adat memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap berbagai objek pemajuan kebudayaan yang disusun berdasarkan 10 jenis objek, yaitu manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

"Dengan penguatan peran dan fungsi lembaga adat terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan itu diharapkan mampu meningkatkan indikator pelestarian kebudayaan di Bangka Barat," katanya.

Ia berharap pengurus maupun para anggota dan pelaku adat yang ada di daerah itu mampu melakukan kerja sama yang baik dan menyiapkan program kerja dengan penuh tanggung jawab agar mampu menjadi teladan bagi masyarakat.

"Dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu, kita yakin masyarakat akan semakin nyaman, bahagia dan sejahtera," katanya.

Ketua Lembaga Adat Melayu Negeri Sejiran Setason Sardi mengatakan selama beberapa tahun terakhir masih ada beberapa program yang belum mampu direalisasikan karena berbagai keterbatasan yang dialami para pengurus.

"Selain permasalahan dukungan keuangan dari pemerintah, kita juga memiliki keterbatasan lain, untuk itu kami berharap pengurus baru mampu melanjutkan agenda program yang sudah disiapkan, salah satunya penetapan pakaian adat Bangka Barat," katanya.