Pangkalpinang (ANTARA) - Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan langkah cepat dengan mendatangi Balai Dusun Air Gede, Desa Kembiri guna menerima langsung audiensi masyarakat dari tiga desa di Kecamatan Membalong, yakni Desa Kembiri, Desa Simpang Rusa, dan Desa Membalong yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Belantu (FPMB), Sabtu (22/11).
Langkah jemput bola yang dilakukan DPRD Babel ini merupakan respons atas persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun antara masyarakat dan PT Foresta Lestari Dwikarya, yang hingga kini belum menemukan titik terang meski berbagai upaya telah ditempuh.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Minggu (23/11) menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat sudah berlangsung sejak lama dan berkaitan dengan kewajiban perusahaan yang belum juga dituntaskan.
“Masalahnya ini ada kewajiban perusahaan yang setelah saya lihat sudah sejak lama, dan belum tuntas. Maka Insya Allah kami akan mengundang pihak perusahaan dan pemerintah kabupaten untuk hadir pada hari Selasa (25/11),” tegas Didit.
Ia berharap pertemuan lanjutan bersama pihak terkait dapat membuka jalan penyelesaian.
“Mudah-mudahan dengan izin Allah, Insya Allah terkabul. Dengan hadirnya DPRD Babel, kami berkomitmen menjalankan tugas untuk banyak berbuat bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta memberikan penegasan lebih mendalam terkait kewajiban perusahaan, terutama mengenai plasma yang menjadi salah satu tuntutan utama warga.
“Plasma itu bukan pilihan, itu kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan,” tegas Edi.
Perusahaan boleh mengelola lahan, tetapi 20 persen dari total areal itu adalah hak masyarakat di wilayah mereka mendapatkan izin. Ini bukan hal baru, ini aturan yang sudah jelas dan wajib dilaksanakan.”
Tidak hanya itu, Edi menambahkan bahwa DPRD Babel tidak akan tinggal diam jika ada perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya.
