Jakarta (ANTARA) - Selama 2025, TNI dikerahkan untuk bekerja di berbagai lini dari mulai ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga operasi militer perdamaian dalam maupun luar negeri.
Bagi masyarakat, lini tersebut terdengar baru untuk dikerjakan TNI mengingat umumnya masyarakat hanya tahu TNI bertugas menjaga keamanan negara dari serangan asing.
Pelibatan di ranah yang berkaitan dengan program strategis ini membuat TNI cukup menjadi sorotan publik selama 2025.
Banyak yang mendukung, namun banyak juga yang mengkritisi karena dianggap TNI terlalu ambil andil dalam beragam hal, terutama di lini yang umumnya ditangani oleh instansi sipil.
Namun demikian, pemerintah sudah pasti memiliki pertimbangan yang matang ketika memutuskan untuk melibatkan TNI.
Salah satu hal yang mungkin jadi pertimbangan pemerintah yakni karena TNI mempunyai struktur komando yang jelas, sumber daya manusia banyak dan tersebar melalui markas-markas di tingkat kota atau daerah.
Selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru berusia satu tahun dua bulan, banyak program strategis yang telah dijalankan.
Salah satunya yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang bertujuan untuk memperbaiki gizi anak bangsa ini juga turut melibatkan TNI dalam proses pengerjaannya.
MBG pun jadi satu dari deretan program strategis pemerintah yang melibatkan TNI di dalamnya.
MBG
Sejak awal 2025, TNI sudah gencar membangun dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Salah satu yang sedari awal sudah membangun yakni TNI AU dengan masing-masing satu dapur di setiap pangkalan udara.
Salah satu dapur SPPG percontohan untuk TNI AU yakni di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dapur binaan TNI AU itu diproyeksikan dapat memproduksi 3.000 sampai 4.000 porsi makanan setiap hari untuk disebarkan ke sekolah di sekitar kawasan Lanud Halim Perdanakusuma.
Belum lagi TNI AD dan AL yang juga turut gencar membangun SPPG di beberapa wilayah. Dalam hal ini, TNI hanya bertugas untuk membangun infrastruktur dapur dan pendistribusian.
Hal lain seperti pengolahan makanan dan penyajian diawasi langsung oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN).
Hingga saat ini, tercatat ada 452 unit SPPG milik TNI yang terdiri atas 113 unit SPPG awal dan 339 unit SPPG baru diresmikan. TNI menargetkan akan membangun 2.000 SPPG demi memaksimalkan penyebaran makanan bergizi ke anak-anak di seluruh wilayah Indonesia.
Ketahanan pangan
Dalam hal ini, TNI juga dituntut untuk bergerilya ke hutan atau perkebunan pelosok nusantara. Namun bukan untuk berperang tetapi membantu membuka lahan pertanian atau perkebunan.
Tujuan utamanya ntuk memperkuat ketahanan melalui lumbung-lumbung pangan di daerah.
Di lini ini, TNI AD memainkan peran penting dengan membentuk 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang tersebar di beberapa daerah. Target besar TNI yakni membangun 500 BTP dengan cara membangun 100 BTP per tahunnya.
Tujuan BTP ini tidak hanya berfokus pada penguatan pertahanan negara melainkan juga memperkuat pembangunan perekonomian dan infrastruktur di wilayah.
Prajurit yang ada di dalam BTP itu ditugaskan untuk mengelola lahan tidur menjadi perkebunan ataupun sawah untuk dijadikan lumbung pangan.
Tidak hanya itu saja, prajurit juga ditugaskan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar tentang tata cara pengelolaan lahan dan perkebunan.
Semua bekal seperti alat pertanian dan pupuk disediakan sepenuhnya oleh TNI. Setelah lahan yang dikelola panen, hasilnya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat sekitar ataupun dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian warga.
BTP juga berperan menyediakan fasilitas kesehatan melalui kompi kesehatan, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan sumber daya lokal.
Produksi obat masal
Di pertengahan 2025, TNI melalui Kementerian Pertahanan telah menyepakati kerja sama dengan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) tentang produksi obat massal.
Kerja sama ini melebarkan kapasitas TNI untuk menyediakan obat-obatan untuk masyarakat umum dari yang sebelumnya hanya memproduksi obat-obatan untuk prajurit.
Tujuan pelibatan TNI dalam hal ini untuk meningkatkan kemandirian farmasi nasional, menurunkan harga obat agar lebih terjangkau, dan menjamin ketersediaan serta distribusi obat terutama ke daerah terpencil dan tertinggal.
Tahun ini, upaya yang telah dilakukan adalah menggabungkan laboratorium obat-obatan antarmatra agar berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, pembuatan obat-obatan bisa dilakukan secara terpusat.
Proses pembuatan obat-obatan tentunya akan diawasi langsung oleh BPOM.
Di bulan Oktober, Kementerian Pertahanan baru saja mengirimkan 17,4 juta obat-obatan yang diproduksi Lembaga Farmasi TNI (Lafi). Obat-obatan itu didistribusikan ke Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pengiriman pasukan ke Gaza
Sejak 2024 TNI memang telah aktif berkontribusi mengirim bantuan untuk masyarakat korban perang di jalur Gaza, Palestina. Bantuan yang dikirimkan berupa logistik melalui pesawat angkut TNI AU dengan metode airdrop.
Metode ini memungkinkan logistik yang telah dilengkapi parasut khusus dijatuhkan dari ketinggian tertentu ke titik yang telah ditetapkan.
Namun di tahun 2025, pemerintah nampaknya ingin berbicara lebih banyak di Jalur Gaza dengan tidak sekadar mengirim logistik.
TNI melalui instruksi dari Prabowo langsung menyiapkan 20.000 personel untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza.
Sebanyak 20.000 pasukan itu terdiri atas tiga brigade komposit. Setiap brigade komposit akan terdiri atas tiga batalyon yakni Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi sama Batalyon Bantuan.
Tiga batalyon ini dikerahkan agar dapat memberikan layanan kesehatan untuk warga korban perang serta membangun infrastruktur yang rusak di sepanjang jalur Gaza.
Personel TNI yang sebanyak 20.000 itu akan terdiri atas TNI AD sebesar 60 persen, TNI AL 25 persen dan sisanya TNI AU. Berdasarkan informasi terakhir, TNI masih menunggu perintah dari Presiden terkait pengiriman pasukan ke Gaza.
Sumatera dan Aceh
Di penghujung tahun 2025, TNI kembali menjadi sorotan karena menjadi ujung tombak negara menangani bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Begitu banjir dan tanah longsor terjadi di lokasi tersebut, TNI langsung menerjunkan personelnya untuk membantu proses pencarian korban, evakuasi warga dari lokasi bencana, pembukaan jalur yang tertimbun tanah hingga pengantaran logistik.
Sejak akhir November 2025 proses tersebut masih terus dilakukan oleh TNI. Bahkan seiring berjalannya waktu, TNI terus memperkuat kekuatannya dari mulai alutsista hingga pasukan untuk mempercepat proses pemulihan bencana di Sumatera.
Hingga akhir Desember saja, tercatat ada 20 pesawat angkut TNI yang dikerahkan untuk mengantar logistik ke wilayah bencana Sumatera. Pesawat angkut itu membawa logistik ke bandara yang menjadi posko bencana hingga mendistribusikan langsung ke lokasi bencana.
Ke-20 pesawat angkut itu terdiri dari A-400M, Super Hercules, CN-295, Casa NC-212, Cessna Caravan dari tiga matra TNI. Tidak hanya itu, TNI juga mengerahkan hampir 36 helikopter untuk mengantar logistik ke titik yang tidak bisa dijangkau kendaraan darat karena jalan terputus akibat banjir atau tanah longsor.
Tidak hanya lewat udara, TNI juga mengerahkan 14 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengantar logistik lewat laut sekaligus menyediakan layanan rumah sakit di kapal untuk korban bencana.
Hingga 29 Desember 2025, TNI sudah mendistribusikan 2.699,53 ton logistik.
TNI juga mengerahkan personelnya untuk memperbaiki beberapa infrastruktur yang rusak hingga membuka layanan kesehatan untuk para korban bencana
Total ada 37.910 prajurit TNI yang dikerahkan untuk mempercepat proses pemulihan di tiga wilayah itu. Sebagian dari personel TNI itu juga bertugas membangun jembatan darurat atau jembatan bailey di beberapa jalur darat yang terputus akibat bencana.
Berkat kerja para personel di bawah Satgas Jembatan yang dikomandoi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, 32 jembatan bailey telah terbangun di beberapa lokasi bencana di Sumatera dan Aceh.
TNI juga merencanakan untuk membangun jembatan armco atau jembatan gorong-gorong baja untuk menyambung jalur yang terputus.
Hingga saat ini, TNI masih melakukan pendistribusian logistik, perbaikan infrastruktur, dan pemberian layanan kesehatan di lokasi bencana.
Seluruh rangakaian kegiatan itu semakin membuktikan bahwa TNI bisa diandalkan di segala lini selama 2025. Pemerintah berharap kehadiran TNI di tengah masyarakat dapat memberikan rasa aman, tenang sehingga terciptanya situasi yang kondusif.
Pemerintah juga berharap TNI bisa memberikan kontribusi besar dalam upaya penguatan ketahanan pangan negara. Dengan kuatnya ketahanan pangan dan kepercayaan publik akan TNI, maka TNI dapat dipastikan berhasil menjaga kedaulatan negara.
