KLH bersama IPB University kaji diplomasi lingkungan laut Babel

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama IPB University melakukan kajian diplomasi lingkungan pesisir dan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), karena Babel dikelilingi Laut Natuna Utara dan China Selatan.

"Kata kunci kegiatan hari ini adalah diplomasi lingkungan pesisir dan laut," kata Guru Besar IPB University Profesor Luky Adrianto saat menghadiri lokakarya penyusunan dokumen Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) dan Strategic Action Programme (SAP) pengelolaan habitat pesisir, laut, sumber daya perikanan dan pengendalian pencemaran Laut Babel di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan kegiatan lokakarya penyusunan dokumen TDA dan SAP dilakukan di provinsi itu, karena Babel merupakan provinsi kepulauan yang dikelilingi lautan, artinya wilayah ini lebih luas laut dari daratan.

"Laut mengelilingi Kepulauan Babel ini Laut Natuna Utara dan secara global dikelilingi Laut China Selatan, sehingga diperlukan kajian parameter-parameter lingkungan perairan dan laut yang memiliki potensi dan batas laut," ujarnya.

Secara keilmuan, kata dia, laut memang tidak ada batas karena ikan bisa berenang kemana saja tanpa batas. Demikian juga limbah maupun sampah bisa hanyut terbawa arus laut ke mana saja.

Oleh karena itu, lanjutnya, dalam kegiatan itu batas laut dibagi dua level yaitu level lintas batas antar-provinsi dan level lintas negara.

"Laut Natuna Utara ini tidak hanya berbatasan dengan provinsi-provinsi lainnya seperti Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, tetapi juga berbatasan dengan negara-negara lainnya seperti Malaysia, Vietnam, China, dan negara lainnya," kata Luky Adrianto.

Ia menyatakan diskusi hari ini adalah untuk diplomasi, laut di Indonesia harus dikelola dengan baik agar dunia memahami bahwa laut di China Selatan itu dikelola bersama-sama.

"Pengelolaan laut bersama-sama inilah nantinya akan ada aksi bersama, sehingga diperlukan implementasinya dan tidak mungkin implementasi ini dari dunia karena urusan laut Indonesia adalah urusan kita bersama yaitu Pemerintah Republik Indonesia, KLH, dan pemerintah daerah," katanya.