Penetapan status darurat gempa bumi di Malut-Sulut diserahkan ke pemda

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa penetapan status tanggap darurat pascabencana gempa bumi di Maluku Utara dan Sulawesi Utara diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan hasil asesmen di masing-masing wilayah terdampak.

Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan status tanggap darurat berdasarkan kondisi dan kemampuan penanganan di tingkat lokal.

Sebagaimana ketentuan BNPB, apabila suatu daerah dinilai tidak mampu menangani dampak bencana secara mandiri, maka kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, dapat segera menetapkan status tanggap darurat.

“Dalam hal ini jika lebih dari dua kabupaten atau kota menetapkan status darurat, maka pemerintah provinsi juga dapat menetapkan status darurat di tingkat provinsi,” kata Suharyanto.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan turun tangan dalam penanganan bencana, terlepas dari ada atau tidaknya penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah daerah.

Langkah tersebut, menurut dia merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan jajarannya termasuk BNPB untuk menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana.

"Koordinasi awal telah dilakukan dengan sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak, termasuk bupati, wali kota, dan gubernur, untuk mempercepat langkah penanganan sejauh ini dampak yang ditimbulkan cenderung lebih kecil jika dilihat dari skala gempa 7,6 magnitudo," kata dia.

Adapun ketika ditanya terkait perkembangan data di wilayah kepulauan seperti Halmahera, Jailolo, Tobelo, dan Tidore Kepulauan, Suharyanto mengatakan bahwa proses pendataan masih terus berlangsung dan akan diperbarui secara berkala.

“Hingga saat ini belum ada laporan tambahan korban jiwa, namun karena kejadian ini masih dalam hitungan jam sejak pagi tadi, data diperkirakan akan terus berkembang,” katanya, seraya memastikan tim BNPB hari ini diterjunkan ke lokasi terdampak di Maluku Utara dan Sulawesi Utara untuk memastikan percepatan pengumpulan data serta mendukung pemerintah daerah dalam penanganan darurat baik logistik maupun anggaran.

Sementara ini Direktorat Pusat Pengendalian Operasi BNPB menerima laporan bahwa sampai dengan Kamis siang ada sebanyak satu orang meninggal dunia di Kota Manado, satu luka ringan, dan sebanyak 16 keluarga terdampak di Kabupaten Minahasa.

Untuk kerusakan sebanyak lima unit kantor pemerintah, satu hotel, satu fasilitas umum yakni gedung KONI di Kota Manado. Selanjutnya di Kabupaten Minahasa dua rumah sakit rusak berat, lebih dari 10 rumah terdampak, satu kantor pemerintah rusak, dan satu fasilitas umum. Lalu di Kota Ternate satu gedung gereja dan dua unit rumah rusak.