Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 secara virtual, Kamis (21/05/2026).

Dalam rilisnya di Pangkalpinang, Senin disebutkan bahwa kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, dan diikuti oleh para Pimpinan Eselon I Kementerian Hukum RI, Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara I.C BPK RI, Ida Irawati, S.E., M.Adm.Pemb., Ak., CA., CSFA., CFrA., ACPA., CertDA., CIISA, serta Tim Pemeriksa BPK RI.

Dari Kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Edi Kurniawan, serta jajaran pengelola keuangan dan penelaah teknis kebijakan.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 audited telah disampaikan secara tepat waktu pada tanggal 8 Mei 2026 kepada Kementerian Keuangan dan BPK RI.

Nico Afinta menegaskan agar seluruh temuan pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Tindak lanjut tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta seluruh unit kerja untuk bersikap proaktif, responsif, dan bertanggung jawab dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut. Hal tersebut penting agar setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara optimal serta tidak menjadi temuan berulang pada masa yang akan datang.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan temuan hasil audit pada beberapa satuan kerja yang menjadi sampel pemeriksaan oleh BPK RI. Atas hasil temuan tersebut, setiap satuan kerja diminta segera melakukan identifikasi permasalahan, menyusun langkah perbaikan, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan Laporan Temuan Pemeriksaan oleh Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara I.C BPK RI, Ida Irawati, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa kegiatan Exit Meeting ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kepatuhan.

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap arahan dan rekomendasi secara serius. Hal ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara serta mendukung terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kakanwil.



Pewarta: Aprionis
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026