Koba, Babel, (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Tengah I Ketut Martayasa menegaskan data menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program strategis pembangunan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Data dan informasi itu sangat penting bagi pemerintah, kalau tidak ada data apa yang dapat dilakukan dalam menyusun program,” katanya di Koba, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin.
Ia menjelaskan seluruh program strategis pemerintah harus berbasis data agar pelaksanaannya lebih terukur, tepat sasaran, dan terarah sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, pelaksanaan pembangunan tanpa dukungan data yang valid akan berpotensi melahirkan program yang tidak efektif bahkan cenderung gagal mencapai tujuan.
“Melaksanakan program pembangunan tanpa data, tentu bisa asal-asalan saja dan berpotensi menjadi program gagal,” ujarnya.
Ketut mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan BPS merupakan program strategis nasional yang hasilnya dapat dimanfaatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, investor maupun masyarakat.
Karena itu, pihaknya berharap pelaksanaan sensus mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah daerah demi kepentingan bersama.
“Sensus ekonomi ini penting untuk kepentingan dan kebaikan bersama,” katanya.
Ia menegaskan kegiatan sensus tidak berkaitan dengan pendataan maupun pemungutan pajak, melainkan murni untuk pemetaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara agregat.
Untuk itu, lanjut dia, petugas sensus akan dilengkapi identitas resmi yang jelas saat mendatangi rumah warga guna menjelaskan maksud dan tujuan pendataan.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa kegiatan ini bukan untuk mendata wajib pajak,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi bagian dari upaya pemutakhiran data ekonomi masyarakat yang tervalidasi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah dengan cepat.
“Kondisi masyarakat mampu dan tidak mampu bisa berubah seiring situasi ekonomi saat ini, sehingga data perlu terus diperbarui,” ungkapnya.
Ia menyebutkan data hasil sensus merupakan data publik, namun BPS tidak mempublikasikan data individu dan hanya menyajikan dalam bentuk agregat.
“Jika ada program intervensi dari lembaga pemerintah, maka hasilnya akan diserahkan langsung kepada lembaga terkait,” jelasnya.
Pewarta: AhmadiEditor : Feny Aprianti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
