Tangerang Selatan (Antara Babel) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan memberikan solusi terbaik untuk nelayan terkait larangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan.
"Percayalah bahwa kita akan memberikan solusi paling baik untuk nelayan," kata Presiden Jokowi usai peresmian dimulainya pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) untuk buruh di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis.
Presiden mengakui sudah menerima satu-dua laporan adanya protes atas larangan penggunaan cantrang oleh nelayan.
"Saya akan melihat dulu kondisi di lapangan, seperti apa. Saya akan mengevaluasi kebijakan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi percayalah bahwa kita akan memberikan solusi paling baik untuk nelayan," ujar Presiden Jokowi.
Presiden menyebutkan hingga saat ini dirinya belum secara khusus membahas dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Ya, saya sudah satu, dua, yang saya dengar, tapi saya belum bicara dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nanti kalau sudah bicara dengan menteri akan saya sampaikan kebijakan untuk cantrang ini, seperti apa," katanya.
Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) yang mulai berlaku per Januari 2017, cantrang menjadi salah satu alat yang dilarang digunakan oleh nelayan.
Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela dan Pukat di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPPRI).
Menanggapi hasil Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan kegiatan ekonomi nasional masih didominasi di Jawa, Presiden mengatakan bahwa pemerintah terus melaksanakan pembangunan infrastruktur di luar Jawa agar ada konektivitas.
"Bagaimana mendorong industri keluar Pulau Jawa kalau infrastrukturnya tidak siap, pelabuhan tidak ada, kawasan industri, jalan tidak siap, pembangkit listrik juga tidak siap," kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, infrastruktur itu harus disiapkan dulu. Kalau fasilitas itu sudah komplit atau lengkap, sistem perizinan cepat, mendorong industri keluar Jawa akan mudah.
"Kalau hanya mendorong saja, infrastruktur tidak siap, tidak mungkin," demikian Presiden Jokowi.
