DPRD Babel paripurna setujui perubahan APBD TA 2026

Pangkalpinang (ANTARA) - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan Raperda Perubahan APBD 2026 sudah melalui seluruh tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari pembahasan di tingkat komisi bersama mitra kerja hingga pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Raperda ini sudah dibahas secara seksama dan mendalam dari tingkat komisi-komisi bersama mitra dan dilanjutkan dengan rapat Banggar DPRD bersama TAPD Babel," kata Didit di Pangkalpinang, Senin.

Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar bagi DPRD dan Pemprov Babel untuk memberikan persetujuan bersama terhadap Perubahan APBD TA 2026. Dan DPRD Babel mendukung pengalokasian anggaran yang berpihak pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sejalan dengan visi dan misi pembangunan yang dijalankan pemerintah, juga selaras dengan visi dan misi Bapak Presiden.

"Pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian utama pemerintah. Dan karena itulah hak primer rakyat, yaitu yang namanya kesehatan dan pendidikan," ujarnya.

Gubernur Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani mengatakan perubahan APBD 2026 tetap difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, meskipun nilai anggaran mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

"Rapat hari ini pengesahan APBD perubahan yang meski turun sedikit, tapi dengan uang itu saya rasa cukup jika penggunaannya transparan," ujarnya.

Pemerintah daerah akan memprioritaskan pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan sebelum program-program lainnya karena itu yang menjadi fokus utama pemerintah daerah.

Dan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga kini masih dinantikan daerah, pihaknya berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pencairannya karena jika DBH dibayarkan akan lebih leluasa.

"Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas karena yang lain bisa kita imbangi dan jika DBH dibayar, kita lebih leluasa," tutupnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.