Jakarta (Antara Babel) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan sel gerakan teror ISIS terdeteksi di beberapa wilayah Indonesia dan dapat menjadi ancaman sewaktu-waktu.
Saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, Gatot mengatakan terdapat 16 wilayah yang terdeteksi sel-sel tidur ISIS.
Oleh karena itu, harus segera diambil langkah komprehensif bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah pergerakan ISIS ke Indonesia.
Panglima TNI menegaskan di Indonesia ada sekitar 16 tempat yang terdeteksi sebagai sel-sel tidur ISIS, mereka sudah ada dan membaur bersama masyarakat dan sulit tidak bisa dibedakan. Jika tidak segera ditutup pelarian ISIS ke Indonesia maka sangat berbahaya.
Gatot menambahkan TNI telah melaksanakan patroli udara dan laut untuk mencegah dan menutup akses pelarian ISIS dari Marawi Filipina Selatan ke wilayah Indonesia, yang saat ini terdesak oleh pasukan Armed Forces of the Philippines (AFP).
TNI serius dalam menyikapi perkembangan situasi di Marawi dan mengantisipasi kemungkinan masuknya teroris ISIS ke wilayah Indonesia. Awalnya AFP memperkirakan kekuatan teroris ISIS 50 hingga 100 orang, ternyata lebih dari 600 orang, buktinya saja korban dari teroris sudah sekitar 134 orang papar Gatot.
Ia mengatakan, ada beberapa daerah yang sudah terdeteksi, namun pihaknya belum bisa bertindak karena belum ada kejelasan Undang-Undang.
"Kita ingin bertindak pakai Undang-Undang apa? Karena Undang-Undang Terorisme yang baru belum ada," katanya.
Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, TNI telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi ancaman teroris ISIS.
TNI, katanya, sudah melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari pulau-pulau yang paling dekat, pelarian ke Tarakan, Bitung lewat Marore, Miangas, Tahuna, Sangir Talaud dan Maluku Utara, semua kita tutup serta di tiap-tiap pulau tersebut diadakan penebalan (penambahan kekuatan pasukan TNI).
Panglima TNI mengungkapkan bahwa sel-sel teroris yang selama ini tidur merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai seluruh komponen masyarakat.
"Selama ini sel-sel teroris itu tidur, dengan adanya bom sudah terbukti ada ISIS, kita sepakat kan?, hanya menunggu kapan bangunnya, ini yang harus sama-sama kita garap dan antisipasi," jelasnya.
Libatkan masyarakat
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan bukan pemerintah dan aparat keamanan saja yang mencegah kelompok radikal kelompok yang menamakan dirinya "Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS)" masuk ke Indonesia, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam aksi tersebut.
Ia menuturkan hingga saat ini penyerangan yang dilakukan oleh Maute, kelompok bersenjata bagian dari jaringan ISIS, di Marawi, Filipina, masih berlangsung.
Aksi yang dipimpin Isnilon Hapilon itu, kata Wiranto, dianggap berbahaya bagi keamanan Indonesia, karena jarak Marawi dengan Davao, wilayah yang dekat dengan perbatasan Filipina-Indonesia di Pulau Mindanao, hanya sekitar 300 kilometer melalui jalur darat.
Terkait dengan adanya ancaman konflik Marawi menyebar ke Indonesia, Wiranto menilai saat ini pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam melakukan langkah-langkah antisipasi masuknya aksi teror yang dibawa kelompok afiliasi ISIS tersebut.
Partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi ini, kata dia, juga dapat memudahkan pemerintah dan aparat keamanan untuk menyisir langsung ancaman teror di lapangan.
Apalagi, Menko Polhukam menerangkan pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaannya karena ada hubungan erat antara jaringan teroris di Indonesia dengan Filipina.
"Kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang berbasis di Poso, Sulawesi Tengah, memiliki hubungan dengan kelompok radikal Moro Islamist Liberation Front (MILF) yang berbasis di Moro, Filipina Selatan. Kelompok MIT mendapat suplai senjata api dari kelompok Anshorut Khilafah, Filipina," terang dia.
Terkait dengan itu, pemerintah pusat maupun daerah, TNI, serta Polri secara terpadu juga telah melakukan rapat koordinasi, sebagai upaya untuk mencegah semakin berkembangnya aksi teror tersebut.
Berbagai Pendekatan
Dalam sebuah kesempatan, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan upaya untuk mencegah penyebaran aksi teror dapat melibatkan sejumlah pendekatan.
Sebagaimana dikutip media, Hasanuddin melihat ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan untuk mencegah dan menengani aksi teror.
Tiga pendekatan tersebut, menurut dia, adalah penegakan hukum, pelibatan seluruh komponen intelejen dan pelibatan militer.
Ia mengatakan formulasi yang digunakan diantara ketiga pendekatan itu, dapat melihat situasi yang dihadapi dan juga keputusan politik yang diambil oleh negara, mana yang didahulukan dari ketiga pendekatan itu.
Hasanuddin yang merupakan jenderal purnawirawan TNI-AD berkeyakinan TNI memiliki kapabilitas yang cukup untuk menangani aksi terorisme bila memang hal itu menjadi keputusan negara, disamping penggunaan pendekatan yang lainnya.
Sementara itu pengamat intelijen dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib dalam sebuah kesempatan mengatakan TNI perlu melakukan patroli tertutup dalam mengantisipasi masuknya kelompok ekstrimis pro-ISIS yakni Maute dari Filipina ke Indonesia, agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.
Ia mengatakan memang ada kemungkinan gerilyawan pro-ISIS Marawi menyeberang ke Sulawesi Utara. Gerilyawan ini, menurut dia, memiliki jalur rahasia untuk masuk ke Indonesia.
Ridlwan mengingatkan kelompok itu mempunyai jalur-jalur tikus yang sudah belasan tahun digunakan, ini harus diantisipasi TNI. Di dalam kota-kota terluar juga harus dilakukan pemantauan Intelijen, terutama jika ada pendatang tidak dikenal, Polri harus melibatkan masyarakat agar bisa waspada," katanya.
Hingga saat ini pertempuran antara militer Filipina dengan kelompok ekstrimis pro-ISIS yakni Maute, di Marawi, Filipina, tak kunjung usai.
Ridlwan mengatakan masih ada 300-an pasukan pro-ISIS yang menguasai sudut kota Marawi, dan mereka juga memiliki akses transportasi laut.
Pemerintah Filipina juga telah mengajak sejumlah negara seperti Australia, Malaysia, Brunei Darussalam, Selandia Baru, termasuk Indonesia untuk ikut membantu menggempur kelompok Maute di Marawi guna mencegah meluasnya kelompok pro-ISIS di kawasan Asia Tenggara.
Peluang ancaman serangan teror di Indonesia terkait dengan situasi secara regional dan global tetap ada. Untuk menghadapinya diperlukan kerjasama semua kalangan, tak hanya pemerintah dan para pemangku kebijakan, namun juga masyarakat.
