Kegaduhan panggung politik di bulan suci Ramadhan tidak mereda bahkan
makin membahana setelah Ombudsman Republik Indonesia mempermasalahkan
keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program bantuan
produksi pangan di Kementerian Pertanian.
Ombudsman RI menyatakan ada dugaan maladministrasi akibat program
yang dimulai sejak 2015 itu hanya berdasarkan nota kesepahaman (MoU).
Pelibatan TNI dianggap tidak sesuai dengan peran dan fungsi tentara
sebagai penjaga keamanan utama negara dalam menghadapi serangan musuh
dari luar.
Tentara dilibatkan mulai dari penyuluhan, pembangunan infrastruktur,
pencetakan sawah, distribusi alat mesin pertanian, hingga penyerapan
produksi padahal tentara tidak memiliki kompetensi di bidang itu.
Ombudsman juga menduga program pencetakan sawah tidak dilakukan
dengan kajian yang baik. Akibatnya, banyak sawah baru yang tidak dapat
memproduksi padi.
Dalam kajiannya tahun lalu, Ombudsman juga menemukan banyak
persoalan dalam prosedur penyerapan gabah hasil panen akibat serap gabah
yang dipaksakan kepada Bulog maka standar kualitasnya kurang terjamin.
Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, mengatakan di daerahnya
banyak pencetakan sawah yang mubazir. Sebagian lahan tidak bisa ditanami
karena tak memiliki irigasi, sebagian lain juga tidak bisa ditanami
karena terendam air.
Kuantitas cetak sawah oleh TNI memang terjadi, tapi kualitasnya tidak terpenuhi, katanya.
Ada pula pihak yang mengaku menerima keluhan mengenai petani yang
dipaksa tentara untuk menjual gabahnya ke Bulog dengan harga rendah.
Swa Sembada
Saya pribadi adalah warga Indonesia yang sama sekali bukan ahli pertanian, ahli politik mau pun ahli militer.
Namun kebetulan saya adalah warga Indonesia yang sadar bahwa satu di
antara sekian banyak masalah yang sedang merundung bangsa, negara dan
rakyat Indonesia adalah ketergantungan pada impor terutama impor pangan.
Mulai dari beras sampai bawang putih seolah hukumnya wajib harus
diimpor. Ketergantungan Indonesia pada impor pangan mengingat kesuburan
tanah air udara Indonesia begitu melimpah ruah bahkan merupakan satu di
antara negara tersubur di planet bumi ini sangat tragis ibarat ayam mati
kelaparan di lumbung padi.
Maka selama setiap warga Indonesia masih berhak memiliki pendapat,
mohon dimaafkan bahwa sebagai seorang warga Indonesia yang cinta
Indonesia, saya memiliki pendapat yang mendukung semangat swasembada
pangan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi yang kemudian
diejawantahkan dalam bentuk pengerahan TNI untuk membantu Kementerian
Pertanian mencetak sawah bagi petani.
Kemanunggalan
Sebagai warga Indonesia saya tidak
keberatan TNI dilibatkan pada kegiatan pertanian selama tidak ke luar
dari koridor konstitusional.
Kebetulan saya pribadi mewarisi kisah dari mahaguru kebangsaan saya,
mantan Menko Kesra RI Soepardjo Roestam (yang pernah menjadi ajudan
Panglima Besar Jenderal TNI Soedirman) bahwa Pak Dirman dalam bergerilya
senantiasa wanti-wanti berpesan kepada para serdadu TNI jangan sampai
pernah mengorbankan rakyat sesuai falsafah bahwa rakyat adalah Ibu
Kandung TNI yang melandasi semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Dari diskusi dengan para tokoh cendekiawan Indonesianis dari
berbagai perguruan tinggi mancanegara, saya juga memperoleh kesan bahwa
TNI dianggap sebagai lembaga yang paling mantap dan unggul dalam
profesionalisme manajemen di lembaga kepemerintahan Republik Indonesia.
Saya bukan penderita TNI-Phobia yang secara membutatuli senantiasa
curiga terhadap TNI namun bukan berarti saya sudah butatuli terhadap
kenyataan.
Saya lebih berupaya bersikap wajar dan jujur untuk menyatakan
sesuatu sebagai sebagai benar apabila memang benar, namun juga sebagai
tidak benar apabila memang tidak benar. Apalagi di masa Bulan Suci
Ramadhan.
Legowo
Kegaduhan tidak perlu
terjadi jika pihak Ombudsman RI berkenan menyampaikan pendapat, kritik
serta koreksi langsung ke Kementerian Pertanian dan TNI. Saya yakin
Kementerian Pertanian apalagi TNI yang menganut falsafah legowo sadar
bahwa tiada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna maka
tidak ada pula lembaga di planet bumi ini yang sempurna.
Maka Kementerian Pertanian dan TNI akan secara terbuka bahkan
berterima kasih menerima masukan pendapat, kritik serta koreksi dari
Ombudsman RI demi menyempurnakan perjuangan Kementerian Pertanian dan
TNI menunaikan tugas mencetak sawah demi meningkatkan potensi swasembada
pangan oleh Indonesia bagi Indonesia.
Ketahanan pangan merupakan bagian utama dari perjuangan memperkokoh
benteng ketahanan nasional maka juga merupakan bagian dari tugas
kewajiban TNI.
Sudah benar bahwa TNI senantiasa siap "rawe rawe rantas malang
malang putung" menunaikan tugas apa pun yang ditugaskan oleh Presiden
Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi TNI selama dalam koridor
konstitusi berdarma bakti bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia.
Memang swasembada pangan tidak didukung oleh para pihak yang merasa
kepentingan nafkahnya dirugikan. Namun Insya Allah semua pihak berkenan
menyisihkan kepentingan golongan, lembaga apalagi pribadi demi bersatu
padu, bergotong royong, bahu-membahu dalam mendukung perjuangan untuk
mempersembahkan mahakarya swasembada pangan bagi rakyat Indonesia.
MERDEKA!
*) Penulis adalah budayawan, pendiri Sanggar Pembelajar Kemanusiaan
Berita Terkait
Polda Babel tanam ribuan bibit untuk dukung program ketahanan pangan
20 November 2024 20:08
Polres Bangka Selatan dukung program swasembada pangan
13 November 2024 11:07
Kapolda Babel tinjau kebun ketahanan pangan dukung program percepatan swasembada pangan pemerintah
1 November 2024 14:01
Buka retreat, Prabowo arahkan keberlanjutan hilirisasi dan swasembada
25 Oktober 2024 14:19
Prabowo yakin swasembada pangan terwujud paling lambat 4 tahun
20 Oktober 2024 12:03
Erzaldi perkuat sektor pertanian wujudkan swasembada pangan
10 Oktober 2024 12:54