Jakarta (Antaranews Babel) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta
pemerintah menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tahun 2018
karena akan berlangsung Pilkada serentak di 171 daerah sehingga
pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan aman.
"Risiko politik yang terdapat dalam Pilkada serentak di 171 titik
yaitu Provinsi, Kabupaten dan Kota, akan berdampak terhadap stabilitas
keamanan dan ketertiban," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya di
Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan Pemerintah harus bisa menjamin pelaksanaan Pilkada
tersebut berjalan dengan lancar dan tertib, kalau tidak maka bisa
dipastikan para investor akan menahan diri untuk berinvestasi pada tahun
2018, hingga kondisi politik benar-benar stabil.
Kondisi tersebut menurut dia akan berdampak terhadap arus investasi
yang akan tertahan, sehingga akan menyebabkan pencapaian target
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen akan sulit untuk tercapai.
"Dengan seluruh catatan evaluasi di atas, Fraksi PKS berharap di
sisa pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal dua tahun akan ada perbaikan
signifikan. Pemerintah harus bekerja keras untuk itu," ujarnya.
Jazuli mengatakan evaluasi yang dilakukan FPKS adalah bagian dari
kewajiban parlemen secara konstitusional untuk melakukan kontrol dan
perbaikan kinerja Pemerintah.
Dia menjelaskan evaluasi itu bagian dari kewajiban parlemen yang
fundamental diamanahkan dalam konstitusi, hasilnya diharapkan dapat
menjadi masukan perbaikan kinerja pemerintah untuk sebesar-besarnya
kepentingan rakyat.
"Evaluasi bukan dimaksudkan untuk mecari-cari kesalahan apalagi
untuk menjatuhkan. Sejumlah catatan evaluasi terentang mulai dari
kinerja ekonomi, kinerja penegakan hukum, penjagaan demokrasi dan
kondisi sosial politik dan keamanan," katanya.
Menurut Jazuli, Fraksi PKS ingin bangsa dan negara ini makin maju
dan rakyatnya makin sejahtera, penegakan supremasi hukum makin
berkeadilan, hukum tegak dan tidak menjadi alat kekuasaan.
Selain itu dia mengatakan agar pembangunan politik demokrasi makin
kondusif dan maju, agar tidak ada lagi di negeri ini kecenderungan
otoriterianisme yang merusak sendi-sendi demokrasi yang kita bangun
sejak dimualinya era reformasi.
DPR minta pemerintah jaga stabilitas keamanan di 2018
Sabtu, 30 Desember 2017 21:16 WIB
Risiko politik yang terdapat dalam Pilkada serentak di 171 titik yaitu Provinsi, Kabupaten dan Kota, akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban,