Banyak komplain dari beberapa kepala daerah, ini sudah ada programnya kok tiba-tiba hilang karena ketidaksesuaian pendapat,
Yogyakarta (Antaranews Babel) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan program pembangunan dari kementerian untuk daerah seringkali tidak terwujud.

"Banyak komplain dari beberapa kepala daerah, ini sudah ada programnya kok tiba-tiba hilang karena ketidaksesuaian pendapat," kata Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Regional I di Yogyakarta, Selasa.

Rencana program kerja dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang sudah direncanakan di daerah tertentu seringkali berpindah tanpa sepengetahuan kepala daerah.

Di depan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Kepala Bappeda Regional I, Mendagri meminta hal seperti itu diwaspadai.

"Kemarin saya diundang rapat pimpinan KPK, mencoba membedah area rawan korupsi. Saya mohon juga teman-teman dan Pak Bambang, ada kementerian yang harusnya ada program Jogja, tapi tingkat koordinasi yang tidak baik akhirnya di-'cut'," kata Tjahjo.

Kejadian semacam itu menjadi perhatian KPK akan adanya daerah rawan korupsi. "Ini yang dicermati oleh KPK salah satunya. Area rawan korupsi itu mohon dengan cermat tidak hanya tanggung jawab kepala daerah dan DPRD, ini menyangkut perencanaan anggaran. Ini masih sumber area rawan korupsi," ujarnya.


Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor : Riza Mulyadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026