Setiap tahun kita menerima dana dari pusat, semuanya sudah diprogramkan di daerah tinggal menjalankannya saja,Sungailiat (Antaranews Babel) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 2017 lalu merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja negara Rp4,78 miliar untuk nelayan di wilayah itu.
"Setiap tahun kita menerima dana dari pusat, semuanya sudah diprogramkan di daerah tinggal menjalankannya saja," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bangka, Ahmad Sapran di Sungailiat, Senin.
Ia mengungkapkan anggaran itu digunakan untuk bantuan kapal 5 GT dan alat tangkap sebanyak lima unit Rp 2,77 miliar, bantuan premi asuransi nelayan Rp426.125.000, bantuan alat berat satu unit Rp1,4 miliar, bantuan sarana dan prasarana budidaya Rp110 juta, bantuan mesin pakan ikan Rp60 juta dan restocking bandeng Rp10 juta.
Sapran mengungkapkan pada 2018 ini melalui dana alokasi khusus menyalurkan bantuan sembilan unit kapal berkapasitas dua sampai tiga gross ton kepada kelompok nelayan di Kecamatan Beliyu, Kecamatan Sungailiat dan di beberapa tempat lain.
"Selain kapal nelayan melalui sumber dana yang sama kami akan menyalurkan bantuan lain seperti jaring, GPS dan peralatan lainnya," katanya.
Menurut dia, bantuan nelayan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan sumber daya perikanan tangkap.
Bantuan kapal atau alat tangkap tersebut disalurkan setelah nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama mengajukan proposal usulan bantuan ke pemerintah daerah.
"Sebelum bantuan diberikan kami menyeleksi kelompok usaha itu apakah nelayan tersebut benar-benar layak mendapatkan bantuan atau tidak sehingga penyalurannya tepat sasaran," kata Sapran.
Ia menambahkan, pihaknya juga sudah mengusulkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa bantuan premi asuransi nelayan 2000 jiwa pertahun Rp400 juta, bantuan bibit ikan untuk kelompok budidaya ikan Rp50 juta dan pemilihan pengadaan kapal dibawah 3 GT dan alat tangkap 25 unit pertahun Rp5-7 miliar.
"Ini usulan kita untuk 2018, kita tunggu hasilnya mudah-mudahan terealisasi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," ujarnya.
Pewarta: Dwi HPEditor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
