Jakarta (Antaranews Babel) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa kendali terhadap aplikator taksi daring berada di tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Kontrol itu tidak ada di kita, kontrol terhadap aplikator ada di Kemenkominfo," kata Budi usai pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat 2018 di Jakarta, Rabu.
Karena itu, pihaknya tidak bisa menjamin, yang bisa memberikan jaminan aplikator tunduk dan patuh terhadap pemberlakuan moratorium perekrutan pengemudi taksi daring, yaitu di Kemenkominfo.
"Saya hanya bisa mengatakan Insya Allah karena kontrol itu tidak ada di kita, marilah kita berpikir positif. Leading sektor aplikator itu Menkominfo, kami melaksanakan di sektor riilnya," katanya.
Budi menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya moratorium agar pengemudi terlindungi dengan adanya persaingan yang tidak sehat karena terlalu banyak pengemudi yang mendaftar di berbagai aplikator, akibatnya terlalu banyak dan sulit mendapatkan penumpang.
"Banyak pengemudi yang pendapatannya kurang, bukankah aplikator dengan adanya transportasi `online' ingin penghidupan yang lebih baik, ruang pendapatan yang lebih baik," katanya.
Menurut dia, apabila tidak dilakukan moratorium, maka tujuan awalnya yang ingin memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat akan berubah.
"Makanya melakukan pembatasan ini bukan melukai hati pengemudi tapi kita minta toleransi minta juga konsistensi dari aplikator untuk melaksanakan," katanya.
Budi mengatakan moratorium akan diberlakukan dalam waktu satu bulan, kemudian akan dievaluasi.
Berita Terkait
Menhub: awal September Bandara IKN siap didarati Pesawat Kepresidenen
26 Agustus 2024 11:53
Menhub lantik Subagiyo sebagai Kepala BPSDMP
19 Agustus 2024 21:37
Menhub temukan bus pariwisata tidak layak jalan dan beroperasi
10 Juni 2024 10:12
Menhub: realisasi anggaran capai Rp13,73 triliun hingga Mei 2024
6 Juni 2024 09:02
Menhub: tingkat kepuasan penyelenggaraan mudik capai 89 persen
6 Mei 2024 16:32
Menhub sarankan masyarakat agar balik lebih awal
12 April 2024 15:13
Menhub: Usulan WFH sebagai antisipasi dampak buruk arus balik
12 April 2024 13:31
Menhub tindak tegas maskapai bila tak menaati tarif batas atas
2 April 2024 23:04